Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

image-gnews
Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti turut berkomentar soal rencana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM untuk program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah. Pasalnya, penting untuk anak-anak memiliki stamina cukup untuk tumbuh.

Selain itu, menurut Susi program  makan siang gratis bisa memastikan banyak anak-anak bisa makan siang bergizi. Meski begitu, menurut dia, tetap ada syarat yang harus dipenuhi. "Yang harus dipastikan, anggarannya tidak disunat di sekolah-sekolah itu," kata Susi melalui akun X @susipudjiastuti, Jumat, 17 Februari 2024.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sementara unggul dalam quick count Pilpres 2024. Keduanya telah menjanjikan program makan siang gratis jika menang. Program makan siang dan susu gratis tersebut membutuhkan anggaran setidaknya Rp 400 triliun. 

Namun belakangan, sumber dana untuk merealisasikan program makan siang gratis menuai polemik. Pasalnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, sempat mengatakan bakal memangkas subsidi BBM ketika diwawancara Bloomberg TV pada Kamis, 15 Februari 2024.

Dalam sesi wawancara itu, Eddy menyinggung pemangkasan subsidi BBM karena ada alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia mengatakan Rp 350 triliun anggaran pemerinah untuk  subsidi solar dan LPG 3 kg ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

Akan tetapi, Eddy kemudian membantah rencana pemangkasan subsidi BBM tersebut. Ia mengatakan pernyataan utuh dalam wawancara itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.Tujuannya agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," kata Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, 16 Februari 2024.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pun buka suara. Ia mengingatkan agar kebijakan untuk merealisasikan program makan siang gratis dilakukan hati-hati. "Dikaji dulu implikasinya," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 16 Februari 2024.

Bhima mengatakan, kebijakan program makan gratis mestinya tidak dilakukan dengan mengambil sana dari subsidi energi. Sebab, dampaknya bakal panjang. Pemangkasan subsidi BBM akan diikuti kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini bisa memicu lonjakan inflasi. "Terutama kenaikan harga bahan pangan," tuturnya.

Pemangkasan subsidi BBM, kata Bhima, juga bisa menekan daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi. "Kalaupun subsidi energi saat ini dinikmati kelas menengah misalnya, itu pun ada implikasinya ke tekanan pengeluaran transportasi kelompok menengah," ujar dia.

Pilihan Editor: Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

23 menit lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.


Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

3 jam lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

3 jam lalu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.


Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

4 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.


Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

5 jam lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya


Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah

5 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Alasan Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS Meski Sudah Disiapkan Karpet Merah

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengungkap alasan presiden terpilih Prabowo Subianto tak bisa hadir dalam acara halalbihalal partainya.


Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

7 jam lalu

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Sejumlah pimpinan partai politik hadir dan lembaga negara hadir dalam acara ini. Tempo/Yohanes Maharso
Halalbihalal PKS, Prabowo dan Gibran Tak Hadir

PKS menggelar halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024.


Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Deretan Komentar Mengenai Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap partai berlambang beringin ini mendapat tempat dalam kabinet Prabowo-Gibran


Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

10 jam lalu

Proyek IKN Tetap Jadi Prioritas Prabowo-Gibran, TKN Pastikan 8 Program Unggulan Masuk RAPBN 2025

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2025 ketika pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berjalan.


Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

11 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi PT Hwa Hok Steel yang memproduksi baja tulangan beton (BjTB) yang tak sesuai Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024. Produk yang tak sesuai standar itu nantinya akan dimusnahkan. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).