TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 14 kegiatan penghimpunan dana yang terindikasi bodong atau tidak mempunyai izin alias investasi ilegal/bodong pada Oktober 2017. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan penghentian kegiatan usaha tersebut tidak berizin.
"Pertimbangannya mereka tidak mempunyai izin usaha penawaran produk serta penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal," kata Tongam dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 23 Oktober 2017.
Baca juga: 10 Tahun, Investasi Ilegal Telan Dana Masyarakat Rp 105 Triliun
Tongam menuturkan sejak Januari–Oktober 2017, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan usaha 62 entitas. Penghentian kegiatan investasi bodong tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat.
Satgas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk mencari tahu informasi terlebih dahulu. Masyarakat harus memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Selain itu, masyarakat juga harus memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Ditambah, lembaga pengelola keuangan harus terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada kami," ujarnya. Baca: OJK Luncurkan Situs Aduan Investasi Ilegal
Adapun, kegiatan usaha yang telah dihentikan Satgas Waspada Investasi sejak 17 Oktober 2017 yaitu:
1. PT Dunia Coin Digital dihentikan kegiatan usahanya di bidang pelatihan dan edukasi atas produk bitcoin serta jual beli paket bitcoin karena melakukan kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang serta berpotensi merugikan masyarakat.
2. PT Indo Snapdeal dihentikan kegiatan penawaran paket investasi dengan imbal hasil yang ditawarkan sebesar 10 - 30 persen per 7 hari. Harga paket investasi mulai dari Rp.1 juta sampai dengan tak terhingga. Kegiatan yang dilakukan PT Indo Snapdeal tidak dilengkapi dengan perizinan usaha dan berpotensi merugikan masyarakat.
3. Questra World/ Questra World Indonesia harus menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan berupa penawaran investasi dengan keuntungan pendapatan pasif sebesar 4-7 persen per minggu dan keuntungan pemasukan aktif yang diberikan mulai dari 5 - 15 persen per bulan. Kegiatan usaha tidak dilengkapi izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat.
4. PT Investindo Amazon dihentikan kegiatan usahanya dalam melakukan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan janji imbal hasil sebesar 15 - 25 per 15 hari (fix income). Kegiatan penawaran tersebut dilakukan tanpa memiliki persetujuan untuk memperdagangkan produk Perdagangan Berjangka (Forex).
5. Dinar Dirham Indonesia harus menghentikanpersen kegiatan usaha technology etherium block chain dengan imbal hasil yang diberikan sebesar 8 - 15 persen per 13 hari. Kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat.
6. Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi dikarenakan melakukan kegiatan member get member dengan imbal hasil sebesar 5 - 15 persen setiap berhasil merekrut member baru.
7. Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA) harus menghentikan kegiatan usaha berupa penawaran deposito berjangka dengan imbal hasil 30 - 42 persen per bulan. Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa penggunaan logo OJK Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/dilakukan tanpa izin.
8. PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional merupakan perusahaan dengan konsentrasi pengembangan, pemasaran dan pelayanan produk Kesehatan (healthy care), perawatan, dan kecantikan. Kegiatan usaha tidak dilengkapi izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat.
9. PT Azra Fakhri Servistama harus menghentikan kegiatan usaha penawaran program titipan mobil dengan jangka waktu 3 tahun dan pada saat dijual nilai jualnya menjadi 90 persen dan 10% persen menjadi milik PT Azra Fakhri Servistama karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta merugikan masyarakat.
10. Tractoventure/Tracto Venture Network Indonesia dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi karena melakukan penawaran penggunaan mata uang digital yaitu Crypto Currency dan menggunakan sistem multi level marketing dalam menawarkan mata uang tersebut tanpa dilengkapi izin dari otoritas yang berwenang.
11. PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin adalah Sharing Profit System yang bergerak di bidang Bitcoin. Program SPSCoin dijalankan oleh perusahaan PT Purwa Wacana Tertata yang bergerak di bidang cryptocurrency. Profit yang ditawarkan adalah Pasif Income sebesar 1persen perhari (tanpa syarat), Refferal Bonus sebesar 10 persen (tanpa batas), dan Pairing Bonus sebesar 10 persen . Kegiatan tidak dilengkapi dengan izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat.
12. Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus harus menghentikan kegiatan arisan karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta merugikan masyarakat.
13. PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot harus menghentikan kegiatan penawaran investasi saham dengan tawaran imbal hasil sebesar 10 - 50 persen per bulan. Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa penggunaan logo OJK oleh
PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri.blogspot.co.id dilakukan tanpa izin.
14. Seven Star International Investment harus menghentikan kegiatan penawaran investasi dengan imbal hasil sebesar 53 persen per 18 bulan karena tidak dilengkapi dengan izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat.
Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya, agar tidak terjebak oleh perusahaan investasi ilegal.
