Terkini: Jokowi Bakal Rapat Terbatas Bahas 58 PSN Mangkrak, Wajib Pajak Nantinya Tak Perlu Lagi Ribet Isi SPT

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Rabu, 26 Juli 2023 18:18 WIB

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 26 Juli 2023 dimulai dari Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan pemerintah bakal mengadakan rapat terbatas ihwal program strategis nasional (PSN) yang mandek.

Disusul, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mengembangkan sistem tax payer account management. Sistem itu akan memudahkan wajib pajak menjalankan aktivitas administrasi perpajakannya, salah satunya dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Berikutnya, Head of Communication of TikTok Indonesia, Anggini Setiawan menegaskan pihaknya tidak akan meluncurkan Project S TikTok Shop di Indonesia.

Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo mengatakan peningkatan outlook Indonesia oleh lembaga pemeringkat Rating and Investment Information Inc. (R&I) membuktikan kepercayaan internasional ke Indonesia makin menguat.

Terakhir, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (kode emiten: GOTO) resmi meluncurkan aplikasi GoPay pada Rabu, 26 Juli 2023. Salah satu layanan yang diberikan adalah bebas transfer hingga 100 kali per bulan.

Advertising
Advertising

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bakal Rapat Terbatas Bahas 58 PSN Mangkrak....

<!--more-->

1. Jokowi Bakal Rapat Terbatas Bahas 58 PSN Mangkrak, Ini Bocorannya

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan pemerintah bakal mengadakan rapat terbatas ihwal program strategis nasional (PSN) yang mandek.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan memutuskan proyek mana yang akan dihentikan maupun ditunda atau didispensasi.

"Presiden maunya hari Selasa ini rapat, tapi enggak jadi. Mudah-mudahan setelah pulang dari China kami rapatkan lah," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Juli 2023.

Kabar mandeknya 58 PSN muncul dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit BPKP, 58 PSN ini bahkan belum dimulai pengerjaannya.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Akan Ada Sistem yang Bikin Wajib Pajak Tak Lagi Ribet Isi SPT, Seperti Apa Bentuknya?

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan mengembangkan sistem tax payer account management. Sistem itu akan memudahkan wajib pajak menjalankan aktivitas administrasi perpajakannya, salah satunya dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan sistem itu merupakan pembaruan dari sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system (CTAS).

“Data dan informasi yang kita capture akan dituangkan menjadi satu SPT yang prepopulated dan itu akan dimunculkan dalam akun wajib pajak,” ujar dia dalam konferensi pers APBN Kita di akun YouTube, Kemenkeu RI, dikutip Rabu, 26 Juli 2023.

Sehingga, Suryo melanjutkan, wajib pajak cukup melihat apakah isi sistem informasinya sudah sesuai atau belum. Jika datanya sudah sesuai, wajib pajak bisa langsung mengirimkan data tersebut. Bila sebaliknya, maka wajib pajak bisa menambahkan dengan hal-hal yang mungkin belum tergambarkan dalam sistem administrasi atau data yang disampaikan.

Baca berita selengkapnya di sini.

Selanjutnya: 3. TikTok Tegaskan Tak Akan Luncurkan Project S....

<!--more-->

3. TikTok Tegaskan Tak Akan Luncurkan Project S di Indonesia

Head of Communication of TikTok Indonesia, Anggini Setiawan menegaskan pihaknya tidak akan meluncurkan Project S TikTok Shop di Indonesia.

Hal ini sebagai tanggapan atas kecemasan yang beredar di masyarakat mengenai kabar adanya Project S yang disebut akan mengancam UMKM dalam negeri.

“Sejak pertama kami meluncurkan TikTok shop di Indonesia Itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, usianya masih sangat muda, kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis cross border atau bisnis lintas batas Indonesia,” kata Anggini dalam media briefing di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu, 26 Juli 2023.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Gubernur BI: Peningkatan Outlook Bukti Kepercayaan Internasional Menguat

Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo mengatakan peningkatan outlook Indonesia oleh lembaga pemeringkat Rating and Investment Information Inc. (R&I) membuktikan kepercayaan internasional ke Indonesia makin menguat.

R&I meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif, dari sebelumnya stabil pada 25 Juli 2023. Selain itu, R&I juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB+, dua level di atas tingkat terendah Investment Grade.

“Peningkatan outlook Indonesia menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pasar keuangan yang meningkat,” kata Perry dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Baca berita selengkapnya di sini.

Selanjutnya: 5. Aplikasi GoPay Resmi Diluncurkan....

<!--more-->

5. Aplikasi GoPay Resmi Diluncurkan, GoTo: Bebas Transfer 100 Kali per Bulan

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (kode emiten: GOTO) resmi meluncurkan aplikasi GoPay pada Rabu, 26 Juli 2023. Salah satu layanan yang diberikan adalah bebas transfer hingga 100 kali per bulan.

"Berarti pengguna GoPay app bisa melakukan transfer yang cepat, yang mudah, dan sekarang 100 kali per bulan tanpa biaya," kata Presiden Unit Financial Technology GoTo, Hans Patuwo, dalam konferensi pers di kantor GoJek, Jakarta Selatan pada Rabu.

Dia mengatakan bebas biaya transfer tersebut tidak hanya dari akun GoPay ke GoPay, tetapi juga transfer ke bank.

Ia menjelaskan layanan ini muncul usai hasil riset pihaknya menunjukkan transfer merupakan kebutuhan pengguna terbesar. Oleh sebab itu, GoTo membuat fitur transfer tidak hanya ke sesama akun GoPay, tapi juga ke bank.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Airlangga: Sejarah Sebut Anyer - Panarukan Dibangun Daendels, Kini Semua Selesai oleh Pak Basuki

Berita terkait

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

1 jam lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

2 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

11 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

13 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Ingatkan Rusia dan Iran Jangan Memperkeruh Perang Ukraina

13 jam lalu

Amerika Serikat Ingatkan Rusia dan Iran Jangan Memperkeruh Perang Ukraina

Amerika Serikat mengancam setiap rudal balistik yang dikirimkan Iran ke Rusia sama dengan memantik naiknya ketegangan dalam perang Ukraina

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

19 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini, Unggahan Terakhir Faisal Basri di Media Sosial X

19 jam lalu

Terkini: Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini, Unggahan Terakhir Faisal Basri di Media Sosial X

Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Berapa biaya carter pesawatnya?

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

20 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

23 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya