Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buruh Minta Jokowi dan Menaker Naikkan Upah Minimum 15 Persen pada 2024, Ini Alasannya

image-gnews
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, bergabung dengan sejumlah pekerja dari berbagai serikat pekerja dalam aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 7 Juni 2023. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk dan poster menuntut pembatalan Omnibus Law, RUU Omnibus Law Kesehatan, dan tuntutan pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. TEMPO/Prima mulia
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, bergabung dengan sejumlah pekerja dari berbagai serikat pekerja dalam aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 7 Juni 2023. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk dan poster menuntut pembatalan Omnibus Law, RUU Omnibus Law Kesehatan, dan tuntutan pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menaikkan upah minimum buruh 15 persen pada 2024.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan alasan meminta upah buruh dinaikan menjadi 15 persen. Alasannya sederhana, kata dia, pertama 25 persen upah buruh itu sudah dipotong melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, sekarang harus rebound karena ekonomi sudah naik.

“Kita berterima kasih pada Pak Jokowi dan jajarannya sudah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, tapi upah buruh harus dinaikan,” ujar dia di sela-sela aksi pada Rabu, 26 Juli 2023. 

Kedua, saat ini Indonesia termasuk ke dalam middle income country, di mana penghasilan per kapitanya di atas US$ 4.500 per  tahun. Jadi kalau di-rupiahkan menjadi Rp 67,5 juta dengan kuras Rp 15.000 per satu dolar Amerika. Maka jika dibagi menjadi 12 bulan, per bulannya menjadi Rp 5,6 juta.

“Ya upah minimum harus Rp 5,6 juta dong. Kan middle income country,” ucap Said Iqbal.

Selain itu, pengusaha diuntungkan dengan status Indonesia sebagai middle income country. Tapi, Said Iqbal berujar, ada juga keringat buruh, petani, nelayan, dan guru honorer. “Kok kami tidak menikmati hasil dari middle income country,” kata dia.

Alasan ketiga, untuk mengurangi disparitas. Jadi, Said Iqbal mencontohkan, misalnya masyarakat kelas atas dengan kebutuhan hidup layak 100 persen naiknya 10-12 persen. Sementara yang kelasnya masih rendah, tapi disparitasnya tinggi, naik 15 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, berdasarkan hasil penelitian Litbang Partai Buruh dan organisasi buruh di Indonesia yang menemukan kenaikan harga kebutuhan hidup layak itu berkisar 12-15 persen. “Kami ambil yang tertinggi 15 persen, itulah alasan argumentasi naikkan upah buruh 15 persen di tahun 2024,” tutur Said Iqbal.

Selain meminta upah minimum dinaikkan, demo itu juga membawa dua tuntutan lainnya yakni cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Kesehatan.

Berdasarkan pantauan Tempo, sekitar lima ratusan massa aksi berkumpul itu di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Mereka berbaris dengan seragam Partai Buruh berwarna oranye, dan seragam masing-masing organisasi buruh, lengkap dengan atribut aksi seperti bendera dan spanduk tuntutan yang membentang.

Semuanya dipimpin dua mobil komando dengan seorang koordinator aksi, termasuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Gelaran aksi tersebut dimulai pada pukul 11.15 WIB dengan diawali bernyanyi bersama lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan lagu-lagu perjuangan para buruh, serta orasi dari beberapa petinggi buruh.

Pilihan EditorLima Ratusan Buruh Demo di Patung Kuda Tuntut UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan Dicabut, Serta..

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Sebut Korpri Kekuatan Besar Penentu Bangsa

53 menit lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan keterangan pers di Stasiun Padalarang usai menjajal Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peresmian proyek Whoosh. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut Korpri Kekuatan Besar Penentu Bangsa

Partai boleh banyak, kata Jokowi, tapi yang melaksanakan dan menentukan tetap korpri. Karena yang menjalankan apapun di pemerintahan itu Korpri.


Soal Pertemuan SBY dan Jokowi, Djarot PDIP: Kami Apresiasi

1 jam lalu

Djarot Saiful Hidayat menunjukkan minyak kelapa olahan pada acara Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Soal Pertemuan SBY dan Jokowi, Djarot PDIP: Kami Apresiasi

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut pertemuan SBY dan Jokowi adalah hal yang baik. Bagian dari silaturahmi Jokowi.


Cerita Sri Mulyani Pertama Kali Bertemu Jokowi pada 2006

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini seusai mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Cerita Sri Mulyani Pertama Kali Bertemu Jokowi pada 2006

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menceritakan ketika pertama kali bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2006 silam.


Terkini: Alasan Jokowi Beri Insentif bagi ASN yang ke IKN, Kereta Cepat Whoosh Awalnya Digagas di Era SBY

3 jam lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan), Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan), dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (keempat kanan) meninjau hunian untuk para pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Februari 2023. Kementerian PUPR telah membangun 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Nusantara yang dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Terkini: Alasan Jokowi Beri Insentif bagi ASN yang ke IKN, Kereta Cepat Whoosh Awalnya Digagas di Era SBY

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari janji Presiden Jokowi berupa sejumlah insentif dan fasilitas bagi ASN yang akan pindah ke IKN.


Jokowi Janjikan Insentif dan Fasilitas bagi ASN yang Pindah ke IKN: Kalau Enggak Ada, Alot Pasti

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Janjikan Insentif dan Fasilitas bagi ASN yang Pindah ke IKN: Kalau Enggak Ada, Alot Pasti

Presiden Jokowi membeberkan alasan pemberian sejumlah insentif dan fasilitas kepada Aparatur Sipil Negara(ASN) yang akan pindah ke IKN.


Jokowi Minta Orientasi ASN Diubah agar RI Bisa Lepas dari Middle Income Trap

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan keterangan pers di Stasiun Padalarang usai menjajal Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peresmian proyek Whoosh. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Minta Orientasi ASN Diubah agar RI Bisa Lepas dari Middle Income Trap

Presiden Jokowi mengatakan orientasi ASN perlu diubah jika tidak ingin masuk jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.


Jokowi Terbitkan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, Begini Bunyi Pasal-Pasalnya

4 jam lalu

Aktivitas pengunjung Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di Hall A JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Budi Hartawan mengatakan 78 perusahaan membuka lowongan kerja dengan konsep walking interview. Tempo/Tony Hartawan
Jokowi Terbitkan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, Begini Bunyi Pasal-Pasalnya

Presiden Jokowi terbitkan beleid baru ketenagakerjaan dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Begini bunyinya.


Sejarah Panjang Kereta Cepat Whoosh, Digagas di Era SBY dan Diresmikan Jokowi

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejarah Panjang Kereta Cepat Whoosh, Digagas di Era SBY dan Diresmikan Jokowi

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung sebenarnya digagas sejak era Presiden SBY. Bagaimana sejarahnya hingga akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi?


Jokowi Bujuk ASN Pindah ke IKN dengan Insentif: Ada Rumah Dinas hingga Tunjangan Kemahalan

5 jam lalu

Presiden Jokowi berpidato saat Peresmian Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bujuk ASN Pindah ke IKN dengan Insentif: Ada Rumah Dinas hingga Tunjangan Kemahalan

Presiden Jokowi mengatakan insentif untuk ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, sudah disiapkan.


Pengamat Baca Sinyal Reshuffle Kabinet Usai Pertemuan Jokowi dan SBY

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Pengamat Baca Sinyal Reshuffle Kabinet Usai Pertemuan Jokowi dan SBY

Pertemuan Jokowi dan SBY di Istana bogor terjadi di tengah kencang isu reshuffle kabinet. Demokrat bakal masuk pemerintahan?