TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan akan mengeluarkan kebijakan afirmatif. Kebijakan ini dibuat untuk mengakomodir kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Dulu, asing urus surat gampang, cepat pengurusannya. Sedangkan masyarakat kecil sulit, ada perlakuan berbeda, itu harus diperbaiki," kata Susi saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2017.
Perbedaan perlakuan seperti ini ingin dihilangkan Susi. Namun dia menegaskan tidak anti terhadap korporasi besar. Dia juga berharap agar jangan ada dikotomi. "Dilakukan untuk berikan kesetaraan," ujar Susi.
Baca: Menteri Puspayoga Janjikan Kemudahan Impor Bahan Baku UKM
Susi mencontohkan, banyak praktek ketidaksetaraan terjadi. Misalnya, saat pemberian bantuan kapal untuk nelayan. Dia melihat, kalau hal itu diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan, biasanya tidak tepat sasaran. "Malah diutamakan ke konco-konconya dewe,” ucapnya.
Bagi Susi, langkah ini merupakan cara memperbaiki gini ratio di Indonesia. Meski angka gini ratio di 2016 menurun dari 2015, Susi berujar kesenjangan masih sangat tajam. "Pemerintah ingin menajamkan pertumbuhan ekonomi pada pemerataan," tuturnya.
Baca: Menteri Susi: Pemerintah Akan Bangun Konglomerasi Pribumi
Masalah gini ratio, kata Susi, memang harus dihadapi segera. Sebab, kalau tidak, kesenjangan sosial akan berakumulasi terhadap kecemburuan sosial di antara masyarakat.
DIKO OKTARA
