Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Puspayoga Janjikan Kemudahan Impor Bahan Baku UKM

image-gnews
(kiri-kanan) Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Pengusaha Chairul Tanjung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menghadiri rapat koordinasi Badan Layanan Umum (BLU) 2016 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Jakarta, 22 November 2016. Total pendapatan instansi pemerintah diproyeksikan akan mencapai Rp 73 triliun pada 2019. Tempo/Tony Hartawan
(kiri-kanan) Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Pengusaha Chairul Tanjung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menghadiri rapat koordinasi Badan Layanan Umum (BLU) 2016 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, Jakarta, 22 November 2016. Total pendapatan instansi pemerintah diproyeksikan akan mencapai Rp 73 triliun pada 2019. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berjanji mendukung dan menfasilitasi kemudahan impor yang berorientasi ekspor, bagi para pelaku UKM. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi sentra industri kecil menengah berbahan baku tembaga dan kuningan di Dusun Tumang Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah siang tadi.

"Contoh UKM produktif ini nanti kita fasilitasi, bagaimana bahan-bahan baku yang datang dari luar bisa kita beri insentif," kata Puspayoga dikutip dari siaran pers Humas Kemenkop, Kamis, 19 Januari 2017.

Baca : Sri Mulyani: 2017 Masih Diliputi Ketidakpastian

Puspayoga pun berjanji memperkuat lembaga koperasi yang sudah terbentuk di Cepogo. Ia menekankan pentingnya pelaku UKM di lokasi tersebut yang selama ini melayani pasar ekspor untuk berkoperasi.

"Ada satu badan usaha yang mengelola koperasi, kemudian mengkoordinasikan para perajin, mengumpulkan hasil kerajinan, kemudian mengekspo dan mengurus dari segi pembiayaan. Semua terkoordinasi," kata Puspayoga menjelaskan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi yang datang ke Cepogo bersama Puspayoga, mengatakan pihaknya mendukung pengembangan UKM via sistem Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Menurutnya KITE merupakan sebuah insentif fiskal yang diberikan pemerintah, melalui Direktorat Bea dan Cukai. Insetif itu berupa pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Kata Heru, tak ada pungutan atas impor barang dan bahan yang akan diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain, terutama yang hasilnya untuk tujuan ekspor. "Kita perlu mendukung dalam bentuk paket seperti kebijakan 'one stop service' untuk industuri kecil menengah, agar masing-masing pihak tidak jalan sendiri-sendiri. Dari hulu ke hilir," katanya.

Baca : Ditjen Pajak: Tak Etis Perusahaan Raksasa Tak Bayar Pajak

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Desa Cepogo, Mawardi mengatakan kerajinan kuningan dan tembaga berkembang dengan baik di wilayahnya. Usaha itu bahkan menarik kunjungan wisatawan mancanegara.

"Biasanya turis asing ingin sekaligus lihat workshop dan show room, yang ada di sepanjang rumah-rumah di pinggir jalan," katanya Mawardi.

Saat ini ada sekitar 600 pengrajin di Cepogo, di mana 150 orang di antaranya merupakan anggota koperasi yang sudah mampu menembus pasar ekspor. Jumlah produk kerajinan yang ada, menurut Mawadi diproduksi seusai pesanan.

“Biasanya yang diminati seperti kap lampu untuk pasar Eropa dan Amerika. Kalau untuk nasional yang sedang tren kami banyak mengerjakan kubah masjid," kata dia.

Sejumlah pengrajin di Cepogo memang mempermasalahkan kendala dalam hal bahan baku. "Karena bahan bakunya impor, maka kami perlu kemudahan KITE itu," kata salah satu pengrajin dan pemilik Daffi Art Gallery Cepogo, Muhammad Mansur.

Kedatangan Puspayoga dan sejumlah pejabat terkait ke Cepogo sendiri merupakan persiapan menjelang peluncuran KITE dalam waktu dekat. Peluncuran itu rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

22 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

1 hari lalu

Petugas melakukan pengecekan saat membongkar daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1) - Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 12 April 2023. Sebanyak 18.000 ton daging kerbau tersebut didatangkan untuk memenuhi cadangan stok daging nasional guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri yang permintaannya relatif cukup tinggi. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

Asosiasi Impor Daging Indonesia ajukan permohonan izin impor daging kerbau. Berjanji bisa menjual di bawah HET.


Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

1 hari lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal adanya keluhan masyarakat tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 soal pengaturan impor salah satunya mengatur barang bawaan dari luar negeri maksimal 2 buah.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

1 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

2 hari lalu

Petugas menurunkan sapi impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

Kementan akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut di Indonesia.


Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

3 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

Japan Credit Rating Agency, Ltd. kembali mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+. Apa artinya?


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

4 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Ditjen Bea Cukai Tegaskan Kembali soal Kepabeanan Barang Bawaan ke Luar Negeri

5 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Ditjen Bea Cukai Tegaskan Kembali soal Kepabeanan Barang Bawaan ke Luar Negeri

Bea Cukai berupaya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang.


Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

6 hari lalu

Pekerja mengemas jagung yang akan didistribusikan ke peternak di Gudang Bulog, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 24 Jnauari 2019. Jagung tersebut merupakan jagung impor gelombang kedua dari Brazil, sebanyak 26 ribu ton yang merupakan bagian dari total 100 ribu ton jagung impor dan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah peternak di wilayah Jawa dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyetop impor jagung menjelang Ramadan 2024.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.