TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan alasan pemerintah kembali menambah utang hingga Rp 467,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun anggaran 2017. Hal itu ditanyakan oleh parlemen dalam rapat kerja pembahasan RAPBNP 2017 di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.
Dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), menurut Darmin, Indonesia termasuk rendah, meskipun bukan menjadi yang paling rendah. "Jadi apakah kita memilih menganut rasio utang terhadap PDB tidak boleh naik, tapi bangun infrastruktur sedikit atau minim," ucapnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017
Darmin menuturkan kebutuhan utang digunakan untuk hal yang produktif, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur. "Itulah yang paling tertinggal di kita. Kalau nggak bangun kita nggak akan pernah bisa mendekati mereka. Terlalu jauh, sudah kita tertinggal."
Baca:
Ekonom Sebut Posisi Utang Indonesia Masih Aman
Menteri Luhut Klaim Utang Pemerintah Jokowi Jauh Lebih Baik
Terlebih, Darmin mengatakan pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan ekspansi anggaran pembangunan infrastruktur agar tak berimbas pada rasio utang terhadap PDB yang terlalu besar. "Setelah membangun infrastruktur, jangan BUMN atau Kementerian mau terus memiliki itu. Sebenarnya (BUMN) bisa diundang melalui pembiayaan skema sekuritisasi dan lain-lain, tidak mempengaruhi presentase kepemilikan," ujarnya.
Darmin mencontohkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini sedang mendorong pembiayaan infrastruktur dengan skema pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA). Skema ini akan melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. “Kita bisa mempengaruhi keterlibatan dana swasta dalam pembangunan infrastruktur, walaupun tidak otomatis dengan cepat," katanya.
GHOIDA RAHMAH
