Penyerapan Repatriasi Sektor Pasar Modal Diprediksi Rp 400 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, di sela acara Indonesia Global Sharia Fund, di Grand Hyatt, Jakarta, 14 Juni 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, di sela acara Indonesia Global Sharia Fund, di Grand Hyatt, Jakarta, 14 Juni 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida memprediksi penyerapan dana repatriasi amnesti pajak di sektor pasar modal mencapai Rp 400 triliun hingga 2017. Serapan tersebut berasal dari dana yang disimpan di instrumen saham dan obligasi.

    Baca:
    Ikut Tax Amnesty, Bos Sriwijaya Air Deklarasi Harta Pribadi  
    Mengejutkan, Gadis Ini Berkedip Setelah 300 Tahun Kematiannya
    Kesaksian Detik-detik Ibu & Anak Jatuh dari JPO Pasar Minggu

    Nurhaida mengatakan dana dari instrumen saham diprediksi senilai Rp 100 triliun. Sementara dari obligasi, baik obligasi pemerintah maupun perusahaan, akan mencapai Rp 300 triliun. "Itu kami lihat dari tren lima tahun terakhir," kata dia di Bank Indonesia, Jakarta, Senin 26 September 2016.

    Program amnesti pajak mengharuskan pemohon mengendapkan dananya di dalam negeri selama tiga tahun. Pemerintah menyediakan berbagai instrumen di berbagai sektor untuk menyimpan dana tersebut. "Paling banyak di sektor perbankan, IKNB, dan pasar modal," kata dia.

    Amnesti pajak berlangsung sejak Juli 2016. Menjelang berakhirnya periode pertama amnesti, total dana repatriasi yang masuk hingga 26 September 2016 mencapai Rp 98,7 triliun. Jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan target awal repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memprediksi dana repatriasi akan terus bertambah hingga periode pengampunan berakhir. Begitu pula dengan uang tebusan diperkirakan terus meningkat. Uang tebusan per 26 September 2016 mencapai Rp 58,6 triliun.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.