TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan masalah terpenting dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah kepemilikan sertifikat tanah. Pasalnya, dengan adanya sertifikat tanah, perbankan akan lebih mudah memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, soal kepemilikan sertifikat tanah akan dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Darmin menjelaskan, sertifikasi tanah secara nasional baru mencapai sekitar 50 persen. Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, kementeriannya tengah menyusun sistem pertanahan secara digital untuk meningkatkan sertifikasi tanah. “Pemerintah memiliki anggaran Rp 40 triliun yang tersebar di berbagai kementerian untuk pengembangan IT," katanya, di kantornya, Jumat, 9 September 2016.
Sofyan menambahkan, Kementerian ATR juga sedang mempersiapkan pencetakan sebanyak lebih dari dua ribu tenaga juru ukur non pegawai negeri sipil (PNS) untuk mempercepat program sertifikasi tanah. "Kami akan mulai dengan Jakarta, Surabaya, dan Batam hingga mencapai 100 persen pada 2017," tuturnya.
Selain itu, terdapat pula anggaran Universal Service Obligation (USO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang besarannya mencapai Rp 2 triliun per tahun. "Dengan sokongan dari keduanya, program sertifikasi tanah akan bisa terlaksana sesegera mungkin,” ujar mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu.
Lebih jauh, Darmin mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat nantinya juga harus lebih menyasar ke kalangan produsen kecil. “Sedangkan untuk kalangan pedagang kita batasi, kecuali untuk fintech dan e-commerce," katanya.
Pemerintah tengah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif. SNKI tersebut dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan indeks keuangan inklusif menjadi 75 persen pada 2019 yang mana pada 2014 lalu baru mencapai 36 persen. Terdapat lima pilar yang telah ditetapkan pemerintah untuk menyangga pelaksanaan SNKI tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara optimistis pemerintah bisa mencapai target peningkatan indeks keuangan inklusif itu, yakni dengan membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga 2019. “Kalau untuk wilayah Jawa, Bali, serta Lombok, infrastruktur telekomunikasi akan selesai akhir tahun ini,” kata Rudiantara.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun sepakat dengan Rudiantara. Menurut dia, penyaluran berbagai program bantuan sosial dalam bentuk transaksi non tunai sangat bisa dilaksanakan. “Model yang dikembangkan Menteri Sosial dan perbankan ini efektif karena sederhana dan berjalan secara interoperated dan interconnected," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menegaskan pentingnya melakukan pendekatan hybrida untuk memperluas inklusi keuangan. “Yang terjadi sekarang adalah persaingan antara telco dengan perbankan. Karena itu, perlu ada sebuah kebijakan yang clear bagi semua pihak,” katanya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
