Menteri Susi: Pembangunan 15 Pulau Terluar Bisa Cepat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ANTARA/M Agung Rajasa

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi pulau terluar. "Pembangunan tersebut bisa lebih cepat dengan inpres," kata Menteri Susi Pudjiastuti di kantornya, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Inpres yang dimaksud Susi ialah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Inpres tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016.

    Dalam inpres tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan bertugas mengambil langkah terkait dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional.

    Susi mengatakan pihaknya telah mengundang pimpinan dan direksi tujuh badan usaha milik negara yang berkaitan dengan perikanan untuk menindaklanjuti inpres tersebut. Mereka ialah Direktur Utama PT Perikanan Nusantara, Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, Direktur Utama PT PAL, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd, Direktur Pemasaran dan Produksi PT Garam, serta Direktur Komersial PT Pelni. 

    Pertemuan tersebut membahas realisasi 15 pulau menjadi integrated fisheries, termasuk cold chain, TPI, serta nelayan tangkap dan budi daya. "Harapannya, ada peningkatan produksi tangkap budi daya dan pengolahan," ujar Susi.

    Pada 2015, sebanyak lima pulau terluar sudah selesai dibangun. Sisanya dibangun pada 2016. "Tahun depan kami usulkan untuk tambah enam pulau," tutur Susi.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.