Paket Kebijakan Masih Menyisakan Masalah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum KADIN bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani selaku saksi yang diajukan pihak pemohon seusai memberikan kesaksian pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di gedung Mahkamah konsitusi, Jakarta, Selasa (17/4). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Wakil Ketua Umum KADIN bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani selaku saksi yang diajukan pihak pemohon seusai memberikan kesaksian pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di gedung Mahkamah konsitusi, Jakarta, Selasa (17/4). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan dampak paket kebijakan ekonomi belum terlalu besar bagi pelaku usaha. Misalnya dalam hal pemangkasan dan kemudahan izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ia menyebutkan belum banyak investor yang memanfaatkan.

    "Levelnya (paket kebijakan) masih umum. Sebagian sudah jalan," kata Hariyadi di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

    Dari 12 paket kebijakan yang sudah terbit, Hariyadi menyoroti persoalan energi. Hingga kini, ia menyatakan pemerintah belum menaruh perhatian di sektor listrik. Hal yang mesti disoroti ialah mengenai infrastruktur listrik.

    Dengan proyek listrik 35 ribu megawatt semestinya pemerintah mendorong lebih cepat investasi baru. "Penurunan harga listrik dan bahan bakar minyak pun tak sesuai dengan harapan (paket kebijakan III)," ucap Hariyadi.

    Selain itu, Apindo melihat adanya persoalan dalam paket kebijakan IV, khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Polemik terjadi lantaran tidak samanya persepsi mengenai sistem pengupahan. Dengan kata lain, banyak kalangan yang menilai PP Nomor 78 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Hariyadi berujar, ada daerah yang enggan menjalankan PP itu.

    Dari situ, Hariyadi menilai, untuk memasuki tahap eksekusi, paket deregulasi masih mengalami hambatan. "Ini masih menjadi pekerjaan rumah di kementerian ekonomi," tuturnya.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengingatkan agar paket kebijakan deregulasi yang sudah ada bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Pasalnya, tidak sedikit keputusan pemerintah pusat yang tidak harmonis dengan pemda. Sebagai contoh, ujar dia, masih adanya proyek infrastruktur yang seret lantaran terhalang peraturan di level pemda.

    ADITYA BUDIMAN 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Lengkap Harga Mobil Toyota Tanpa PPnBM, dari Avanza hingga Vios

    Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil berlaku pada 1 Maret 2021. Terdapat sejumlah model mobil Toyoto yang mendapat diskon pajak.