4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko PMK Muhadjir Effendy berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/Subekti

    Menko PMK Muhadjir Effendy berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kebijakan ini telah dirumuskan bersama antar-kementerian terkait.

    "Rencana kebijakan ini sebagai antisipasi. Sekarang fokus kami di lalu-lintas barang," tutur Susiwijono di Jakarta, kemarin, 2 Maret 2020.

    Susiwijono mengatakan paket kebijakan itu disusun menyusul menipisnya pasokan bahan-bahan baku untuk industri, ekspor, dan lain-lain. Adanya paket kebijakan itu diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang.

    Adapun dalam paket kebijakan itu, pertama, pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor. Aturan yang dimaksud termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu. Selain itu, health certificate dan surat keterangan asal.

    ADVERTISEMENT

    Kedua, pemerintah akan melongarkan pembatasan impor. Utamanya untuk impor bahan baku agar tidak terkendala dalam pengiriman stok. "Larangan pembatasan impornya sebisa mungkin dihapuskan," tutur Susiwijono.

    Ketiga, pemerintah akan melakukan percepaan impor. Susiwijono mengimbuhkan, pemerintah akan mengurangi syarat pemeriksaan untuk importir yang memiliki reputasi tinggi dn riwayat risiko yang rendah. Menurut Susiwijono, saat ini ada 500 importir atau pedagang yang tercatat memiliki reputasi baik.

    Keempat, pemerintah akan mengurangi biaya pengiriman logistik dengan melakukan efisiensi. Salah satu caranya, pemerintah abkal mendorong ekosistem logistik nasional. Pada tahap awal, sistem yang bakal diterapkan ialah Indonesia National Single Window atau INSW.

    Terkait kebijakan pelonggaran impor bahan baku itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih membahas instrumennya secara lebih detail. Meski begitu, ia memastikan stimulus hanya diberikan kepada importir yang tepercaya.

    "Ada 500 perusahaan dan akan kami berikan kemudahan. Sekarang udah dievaluasi dan semua bagus," ucapnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.