Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta - Tempo.co menggelar jajak pendapat kepada para pembaca ihwal efektivitas sejumlah paket kebijakan ekonomi pemerintah yang diharapkan bisa membantu perekonomian selama pandemi Corona.

    Pemerintah pada akhir Maret lalu meluncurkan kebijakan ekonomi yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Beberapa keputusan yang diambil pemerintah ialah menambah belanja APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun untuk penanggulangan pandemi Corona.

    Lalu ada tambahan belanja di sektor kesehatan, berupa pembelian alat pelindung diri dan meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan. Kemudian, sederet program bantuan sosial, seperti pemberian paket sembako, keringanan tarif listrik, dan pemberian Kartu Prakerja.

    Dalam jajak pendapat yang dilakukan Tempo.co bergulir selama 4-11 Mei 2020 dan total ada 616 pembaca yang memberikan suara. Sebanyak 148 pembaca (24,02 persen) meyakini bila kebijakan tersebut bisa menopang perekonomian.

    Sementara mayoritas pembaca atau 450 suara (73,05 persen) tidak yakin paket kebijakan dari pemerintah bisa membantu perekonomian. Lalu sisanya,
    18 pembaca (2,92 persen) menjawab tidak tahu.

    Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menyebutkan kehadiran Perppu bertujuan memberi fleksibilitas bagi keuangan negara. Fleksibilitas dibutuhkan agar keuangan negara dapat mengantisipasi dampak virus Corona terhadap perekonomian nasional.

    "Jadi, tujuan Perpu 1/2020 adalah semata-mata memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal dan langkah-langkah lain yang diperlukan," kata Dini, Senin, 20 April 2020.

    Sementara Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, mengatakan paket kebijakan ekonomi atau stimulus pemerintah gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rontok akibat wabah Corona. Kegagalan tersebut terlihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya mencapai 2,97 persen.

    "Pemerintah lambat dan terlambat, baik untuk mengantisipasi, melawan, dan memitigasi dampak Covid-19. Kebijakan pemerintah gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga," kata Enny, Kamis, 7 Mei 2020.

    ANTARA | BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.