Harga Baru BBM Diumumkan April Mendatang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Rick Bowmer

    AP/Rick Bowmer

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan pemerintah akan mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada awal April mendatang.

    "Untuk harga BBM, kami sedang melakukan pengkajian sampai akhir Maret, dan akan disampaikan kepada publik pada April 2016 bahwa akan ada harga baru," kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 18 Maret 2016.

    Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, menyatakan penyesuaian tersebut dinilai berdasarkan parameter yang ada dengan melihat penurunan harga minyak dunia dan kondisi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama tiga bulan lalu.

    "Jadi kami lihat seluruh aspeknya, akan ada penyesuaian. Kemungkinannya dilakukan penurunan harga BBM," ujar Sudirman.

    Kendati demikian, mantan Direktur Utama PT Pindad ini belum menyebutkan besaran penyesuaian harga BBM tersebut, karena pihaknya sedang menghitung harga yang tepat agar tidak terlalu berdampak pada Pertamina sebagai pemasok utama BBM di Indonesia.

    "Nilainya sedang kami hitung dengan saksama, karena ini untuk triwulan berikutnya," ucapnya.

    Saat ini harga BBM jenis Premium sebesar Rp 7.050 di wilayah Jawa-Bali dan Rp 6.950 di luar Jawa Bali, sementara solar bersubsidi Rp 5.650 per liter.

    Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertalite mengalami penurunan harga sebesar Rp 200 per liter. Penurunan harga BBM tersebut mulai berlaku Selasa, 15 Maret 2016, pukul 00.00.

    Sedangkan harga solar atau biosolar nonsubsidi turun Rp 400 per liter di seluruh Indonesia.

    Dengan penurunan harga BBM kali ini, harga Pertamax Plus turun dari Rp 8.950 menjadi Rp 8.750, Pertamina Dex dari Rp 8.800 menjadi Rp 8.600, dan Pertalite dari Rp 7.700 menjadi Rp 7.500 per liter.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.