TEMPO.CO, Jakarta - Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, memprediksi akan terjadi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akibat konflik di Timur Tengah itu.
“Kalau konfliknya cukup besar maka beban subsidi akan makin besar, dan mungkin perlu adanya tambahan atau penyesuaian lebih lanjut dari subsidi BBM,” kata Riekfy kepada ANTARA di Jakarta, Senin, 15 April 2024.
Menurut dia, meningkatnya harga energi secara signifikan telah terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan pembengkakan fiskal akibat subsidi energi.
Hal itu yang membuat dia memprediksi pemerintah akan mengambil kebijakan fiskal terkait subsidi energi untuk memitigasi dampak konflik Iran-Israel. “Ini perlu kita lihat lagi ke depannya, magnitude dari konflik ini sebesar apa,” ujar dia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menjamin harga BBM tidak berubah hingga Juni tahun 2024, meskipun saat ini terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Israel.
“Ya, harga BBM masih seperti itu (tidak berubah sampai Juni),” ujar Tutuka dalam webinar, Senin.
Tutuka mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu respons Israel terhadap serangan Iran. Ia menilai, kecenderungan dunia tidak ingin harga minyak yang terlalu tinggi. “Ini faktor yang sangat kuat untuk pertimbangan lebih jauh tentang eskalasi,” kata dia.
Meskipun demikian, Kementerian ESDM sudah melakukan simulasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap harga minyak, berikut berbagai parameter seperti kurs, ICP (Indonesian Crude Oil Price) atau harga patokan minyak mentah Indonesia, serta faktor-faktor lainnya.
“Itu (simulasi) yang akan kami sampaikan untuk pihak terkait, kemudian diharapkan bisa jadi pengambilan keputusan,” ujar Tutuka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Minggu malam, 14 April 2024, mengumpulkan pejabat eselon I Kementerian Keuangan antara lain membahas perkembangan situasi ekonomi, keuangan global, dan tensi geopolitik yang saat ini sangat tinggi.
"Kondisi ini memengaruhi berbagai indikator ekonomi yang perlu diantisipasi dan diwaspadai," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati pada Minggu, 14 April 2024.
Update Harga BBM Januari 2024. (Ilustrasi: Tempo/Dimas Prassetyo)
DPR: Cepat atau Lambat Konflik Iran-Israel Sebabkan Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia setelah serangan Iran ke Israel.
“Cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia,” ujar Mulyanto di Jakarta, Senin.
Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar AS.
“Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," ujar Mulyanto.
Kondisi tersebut, kata Mulyanto, semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, serta naiknya dolar AS terhadap rupiah.
Mulyanto menambahkan, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN. Apalagi, ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.
"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, di mana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," ujarnya.
Dalam keterangannya, Mulyanto mengatakan bahwa harga minyak West Texas Intermediate (WTI) per 15 April 2024 sebesar 85,6 dolar AS per barel, dan terus menanjak sejak awal tahun, dari harga yang sebesar 70 dolar AS per barel, atau naik sebesar 22 persen.
Menurut dia, angka tersebut lumayan besar, jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang hanya sebesar 82 dolar AS per barel.
"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan Maret 2024 sebesar 83,8 dolar AS per barel (2 April 2024)," ucap dia.
Mulyanto minta agar langkah antisipatif Pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi.
"Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan meningkatkan inflasi," kata Mulyanto.
Berikutnya: Pertamina Jamin Stabilitas Harga BBM
