Kementerian Perikanan Targetkan Investasi Rp 26 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peresmian kantor Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peresmian kantor Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan investasi pada 2016 di sektor budi daya perikanan mencapai Rp 26 triliun. Tahun lalu, sampai dengan kuartal III, kementerian kelautan mencatat realisasi investasi budi daya mencapai Rp 19 triliun.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Slamet Soebjakto optimistis target tahun ini bisa tercapai seiring dengan perbaikan kondisi perikanan yang berkelanjutan. Slamet mengungkapkan sejumlah investor asing sudah tertarik menanamkan investasinya di sektor budi daya.

    “Investor yang tertarik ialah dari negara Norwegia dan Cina. Sebagian tertarik berinvestasi di budi daya tambak terintegrasi dan pada budi daya laut atau marikultur,” ujar Slamet, Ahad, 3 Januari 2016.

    Selain budi daya tambak dan marikultur, Kementerian Kelautan juga membuka peluang investasi bagi asing terhadap delapan bidang usaha lainnya, di antaranya pembesaran ikan laut, pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung, industri pembekuan ikan, serta industri berbasis daging lumatan atau surimi.

    Untuk menggaet investor, ujar Slamet, Kementerian Kelautan akan memberikan sejumlah insentif berupa tax allowance dan kemudahan izin usaha.

    Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Thomas Darmawan menilai, tahun ini, investasi sektor perikanan bakal menggeliat. Kebijakan moratorium terhadap kapal buatan luar negeri, menurut Thomas, secara langsung membuka peluang investasi industri galangan kapal dan industri pendukungnya. "Demikian pula dengan kebijakan larangan penggunaan cantrang yang secara langsung membuka peluang industri pembuatan jaring," ujarnya.


    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.