TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim bahwa kontribusi perusahaan milik negara kepada pemerintah selama satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla sudah semakin tinggi dibanding periode-periode sebelumnya.
"Meski pun masih harus menghadapi banyak tantangan, namun BUMN telah memberikan kontribusi cukup signifikan dalam perekonomian nasional dan penerimaan negara," kata Rini, saat membuka Diskusi dan Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terkait Revaluasi Aktiva Tetap dan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, di Gedung Bank BRI, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.
Menurut Rini, jumlah pajak dan dividen yang disumbangkan oleh 119 BUMN terus mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan kinerja BUMN.
Kontribusi BUMN pada APBN tahun anggaran 2015 diperkirakan mencapai Rp220 triliun terdiri atas setoran pajak sebesar Rp183 triliun dan dividen sebesar Rp37 triliun.
Kontribusi BUMN tahun 2015 tersebut lebih tinggi dibanding kontribusi 2014 yang mencapai Rp177 triliun.
Peran lain BUMN dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional adalah melalui belanja modal (capital expenditure/capex) yang pada tahun 2015 mencapai Rp322,76 trilun.
Belanja modal tersebut untuk membiayai proyek strategis meliputi pembangunan jalan tol, PLTU, kepelabuhanan dan kebandarudaraan, eksplorasi minyak dan gas.
Proyek jalan tol meliputi pembangunan empat ruas tol Trans Sumatera yang sudah groundbreaking tahun 2015, proyek Light Rail Transit di Jakarta dan sekitarnya.
Di sektor ketahanan energi, PLN mewujudkan pembangunan pembangkit listrik program 35.000 MW, Pertamina mengambilalih PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dan PGN mengambilalih piga gas yang mangkrak.
Selanjutnya membangun proyek infrastruktur maritim tol laut, serta pembangunan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur.
Pada saat yang bersamaan total aset 119 BUMN mencapai Rp1.664 triliun. Sementara sampai dengan semester I 2014 total pendapatan BUMN mencapai sekitar Rp807,4 triliun, dengan laba sekitar Rp64,2 triliun.
"Peningkatan capex BUMN di tahun-tahun mendatang diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN," ujarnya.
Pada tahun anggaran 2016, PMN dialokasikan sebesar Rp34,23 triliun, sementara PMN tahun anggaran 2015 mencapai Rp41,42 triliun.
"Pemberian PMN ini dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan, yang diharapkan dapat mewujudkan program-program prioritas yang berorientasi pertumbuhan ekonomi," kata Rini menegaskan.
ANTARA
