Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prosentase Angkutan Logistik Via Jalur Laut Masih Rendah  

image-gnews
Puluhan truk peti kemas antre di gerbang Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, 28 Juli 2015. Kegiatan distribusi barang dan peti kemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh akibat aksi mogok nasional pekerja JICT. TEMPO/Tony Hartawan
Puluhan truk peti kemas antre di gerbang Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, 28 Juli 2015. Kegiatan distribusi barang dan peti kemas dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok lumpuh akibat aksi mogok nasional pekerja JICT. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO , Surabaya: Prosentase angkutan logistik yang melalui jalur laut di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan prosentase angkutan logistik yang menggunakan jalur darat. “Padahal kita adalah negara kepulauan,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam sebuah seminar di Surabaya, Rabu 29 Juli 2015.

Menurut Rosan, saat ini prosentase arus lalu lintas logistik yang melalui jalur darat di Indonesia mencapai 2,5 juta ton atau mencapai 91,5 persen. Jumlah ini tidak seimbang dengan arus lalu lintas logistik di jalur laut yang hanya 194,8 ribu ton atau mencapai 7,07 persen saja.

Ini tidak sejalan dengan program tol laut yang digadang-gadang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kata Rosan, harusnya pemerintah lebih mengoptimalkan peran jalur logistik laut agar program tol laut bisa terealisasi.

Dibandingkan dengan jalur darat, secara statistik ongkos pengeluaran pengiriman logistik melalui jalur laut lebih murah. Rasio penggunaan energi jalur laut bisa lebih rendah 0,1 dibanding rasio jalur darat yang mencapai 0,4 hingga 1.

Inilah yang membuat adanya inefisiensi pada sektor logistik. Di mana terjadi lonjakan ongkos distribusi yang melambung tinggi. Hal ini menyebabkan biaya produksi yang semakin mahal, daya saing menurun, dan perekonomian terganggu.

“Bayangkan, biaya pengangkutan laut dengan rute perjalanan dari Tanjung Priok ke Cina lebih murah ketimbang rute perjalanan ke Jayapura, Papua,” kata dia.

Dari catatannya, biaya pengiriman dari Jakarta ke Cina hanya US$ 400 per kontainer. Sedangkan biaya pengiriman logistik ke Jayapura, Papua mencapai US$ 1.000 per kontainer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal ini diakibatkan adanya disparitas produksi antar daerah di Indonesia. Kapal yang mengirimkan logistik ke Papua mampu memuat 90 persen barang dari total kapasitasnya. Sementara saat kembali dari Papua ke Jakarta, kapal hanya mampu mengirimkan 10 persen logistik saja.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Masita menambahkan bahwa sampai saat ini biaya distribusi logistik masih belum transparan. Sehingga menjadi penyebab biaya pengiriman barang terus naik dari waktu ke waktu.

“Kita juga mempertanyakan kenapa tarif di pelabuhan terus naik dari tahun ke tahun,” ucapnya. Padahal menurutnya, biaya distribusi logistik harusnya bisa dijabarkan secara transparan. Apalagi saat ini peran teknologi dapat menunjang hal itu.

Ini yang menyebabkan Indonesia kalah dengan negara tetangga. Dibanding dengan Thailand maupun Singapura saja, kemampuan logistik di tanah air masih kalah jauh. Kata Zaldy, baik itu dalam rasio sumber daya manusia (SDM), maupun modal.

AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Perusahaan Daftar Izin Pengerukan Pasir Laut

2 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Freepik
Puluhan Perusahaan Daftar Izin Pengerukan Pasir Laut

Sebanyak 66 perusahaan mendaftar izin pengerukan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Pj Wako Andree Algamar Kunjungi Kapal OceanXplore dalam Misi Eksplorasi Laut

23 Juni 2024

Penjabat Wali Kota Padang Andree Algamar, menaiki kapal penelitian canggih  OceanXplorer milik OceanX yang tengah
berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu (23/6/2024)
Pj Wako Andree Algamar Kunjungi Kapal OceanXplore dalam Misi Eksplorasi Laut

Memenuhi undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang saat ini berada di Kota Padang, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, menaiki kapal penelitian canggih OceanXplorer milik OceanX yang tengah berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Minggu, 23 Juni 2024.


Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

19 Juni 2024

Rancang Ekosistem Karbon Biru. prasetya.ub.ac.id
Bicara Karbon Biru di Jerman, KKP Desak Perlu Teknologi Sistem Pemantauan Laut

Kehadiran KKP di Jerman menyampaikan posisi Indonesia pada Ocean and Climate Change Dialogue.


Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

13 Juni 2024

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

KKP mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan yang akan diekspor


Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

11 Juni 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono . TEMPO/M Taufan Rengganis
Usul Anggaran Rp 10 Triliun, Menteri Trenggono Diprotes Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mengkritik Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.