Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

image-gnews
Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di tahun 2024 akan terus berpusat pada pelaksanaan program-program prioritas berbasis ekonomi biru.

Program tersebut dikebut pelaksanaannya guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kita bicara bukan hanya penangkapan, hasil laut dan sebagainya tapi juga mengelola ruang laut,” kata Trenggono dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan 2024 di Ruang Command Center KKP, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2024.

Dikutip melalui pernyataan resmi, program ini mencakup lima agenda besar, mulai dari perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, hingga pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Pada tahap persiapan kebijakan ekonomi biru, KKP telah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2023 dan PP Nomor 26 Tahun 2023. Selain itu, beberapa Peraturan Menteri juga telah diselesaikan, termasuk yang mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Selanjutnya: "Dua-duanya masih belum dijalankan...."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

1 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

1 hari lalu

Pendiri Masjid Babah Alun Desari, Muhammad Jusuf Hamka, disaksikan Camat Cilandak, Mundari, mengikuti prosedur protokol kesehatan saat memasuki Masjid Babah Alun, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Februari 2021. ANTARA/Laily Rahmawaty
Profil Bos Jalan Tol Jusuf Hamka yang Disebut akan Maju Pilgub Bersama Kaesang Pangarep: Dari Kiprah Pendidikan hingga Keluarga

Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun disebut akan maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada November mendatang.


Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Diteken Melihat Situasi Lapangan

3 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Diteken Melihat Situasi Lapangan

Keppres mengenai aturan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN masih belum diterbitkan mengingat proyeknya yang belum rampung.


Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

3 hari lalu

Dua pekerja mengamati proses produksi baja di PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Penyerapan tenaga kerja di industri baja sebanyak 200.000 orang. TEMPO/Tony Hartawan
Industri Baja Lokal Berkontribusi Bangun IKN, Airlangga: Tuan Rumah di Negara Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kontribusi industri baja lokal terhadap pembangunan IKN menunjukkan baja nasional sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.


KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

4 hari lalu

Tim Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menguburkan paus terdampar dalam kondisi mati di Pantai Hela Desa Kolorae, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur  Sabtu 6 juli 2024.
KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

Hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan Raijua dan Desa Kolorae, disepakati metode penanganan mamalia laut adalah dengan cara dikubur.


Jokowi Tunda Pindah ke IKN karena Infrastruktur Belum Siap, Berikut Progres Pembangunan Ibu Kota Baru Versi Satgas

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Jokowi Tunda Pindah ke IKN karena Infrastruktur Belum Siap, Berikut Progres Pembangunan Ibu Kota Baru Versi Satgas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan memimpin upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus 2024.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

5 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Dulu Bilang Siap, Sekarang Jokowi Tunda Pindah Ke IKN Karena Infrastruktur Belum Rampung

5 hari lalu

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Dulu Bilang Siap, Sekarang Jokowi Tunda Pindah Ke IKN Karena Infrastruktur Belum Rampung

Jokowi menunda rencananya untuk pindah berkantor di IKN pada bulan Juli ini karena sejumlah infrastruktur penunjang yang belum rampung dibangun.


Jokowi Limpahkan Tugas Peresmian Infrastruktur ke Ma'ruf Amin Hari Ini

5 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kiri) dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Limpahkan Tugas Peresmian Infrastruktur ke Ma'ruf Amin Hari Ini

Hari ini, Ma'ruf Amin akan mewakili Jokowi mengesahkan Bendungan Cipanas dan Tol Cimanggis-Cibitung di titik berbeda di Jawa Barat.