Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran telah membawa dampak positif dalam pemulihan ekosistem serta meningkatkan efek jera. 

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyatakan bahwa sanksi administratif menitikberatkan pada perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh pemilik usaha.

“Sebab kerusakan akibat pelanggaran dapat dipulihkan kembali melalui sanksi administratif yang dikenakan,” ujar Ipung, dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Menurut Ipunk, prinsip ultimum remedium yang diterapkan melalui sanksi administratif memiliki efek yang signifikan dalam menghadirkan keadilan restoratif. Dalam prinsip ini, sanksi pidana hanya menjadi opsi terakhir setelah sanksi administratif dan sanksi perdata dianggap tidak mencukupi untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan kasus di sektor kelautan dan perikanan.

Senada dengan Ipung, Suharta, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, menambahkan bahwa penerapan sanksi pidana seringkali menemui kendala dalam menjerat korporasi karena yang umumnya tertangkap adalah pelaku lapangan bukan pemilik usaha. Sementara, dalam penerapan sanksi administratif, pemilik usaha menjadi sasaran utama.

“Selain itu, dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang langsung dikenakan kepada pelaku usaha diharapkan lebih mendatangkan keadilan dan efek jera,” ujar Suharta.

Pada tahun 2023, dilaporkan bahwa terdapat 1.177 kasus di sektor kelautan dan perikanan yang dikenai sanksi administratif dan 56 kasus dikenai sanksi pidana. Jenis pelanggaran yang sering kali dikenai sanksi administratif meliputi ketidakpatuhan terhadap perizinan usaha, bongkar muat di pelabuhan yang tidak sesuai, pelanggaran terhadap Daerah Penangkapan Ikan (DPI), Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), serta masalah perizinan usaha dan impor komoditas perikanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh pihak berwenang seperti menteri, gubernur, dan bupati serta wali kota. Menteri dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Direktur Jenderal, sedangkan pemerintah daerah dapat mendelegasikan wewenangnya kepada kepala dinas setempat. 

Dengan demikian, penerapan sanksi administratif diharapkan dapat memberikan efek yang lebih signifikan dalam menegakkan aturan dan melindungi ekosistem kelautan serta perikanan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengatur kebijakan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. 

Beleid tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis pelanggaran dan sanksi administratif, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, kewenangan pengenaan sanksi administratif, banding administratif, serta pelaporan.

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Dikabarkan Tak Masuk Kabinet Prabowo, Pengamat Ungkap Kriteria Menteri PUPR Berikutnya




Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

4 hari lalu

Tim Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menguburkan paus terdampar dalam kondisi mati di Pantai Hela Desa Kolorae, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur  Sabtu 6 juli 2024.
KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

Hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan Raijua dan Desa Kolorae, disepakati metode penanganan mamalia laut adalah dengan cara dikubur.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

5 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

9 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri) dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (ketiga dari kanan) dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Bali, Jumat 5 Juli 2024.
Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali.


KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

10 hari lalu

Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024. Dok. KKP.
KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

Pada acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024, Sekretaris Jenderal KKP Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkap urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.


KKP dan Iriana Joko Widodo Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

10 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kegiatan melibatkan puluhan siswa siswi di Sekotong, Jumat 31 Mei 2024. Dok. KKP
KKP dan Iriana Joko Widodo Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat


KKP Dorong Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang

16 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang. Salah satunya, pelibatan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi  Web Spider dalam menjaga dan melaksanakan restorasi terumbu karang di kawasan konservasi di Pulau Kapoposang.
KKP Dorong Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong keterlibatan masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang


Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

17 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang tepat, perencanaan yang komprehensif.


Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

17 hari lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

Sebanyak enam BUMN kemungkinan akan dihentikan operasinya.


Warga Tolak Reklamasi Teluk Manado, KKP: Susah Kalau Kami Enggak Kasih Izin

18 hari lalu

Sejumlah warga menyaksikan terjangan ombak di tepi Pantai Teluk Manado, Sulawesi Utara, Rabu, 8 Desember 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulut menginformasikan potensi banjir pesisir (Rob) akan terjadi 6-9 Desember 2021, yang disebabkan fase bulan baru yang bersamaan dengan Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi). ANTARA/Adwit B Pramono
Warga Tolak Reklamasi Teluk Manado, KKP: Susah Kalau Kami Enggak Kasih Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan izin reklamasi di Teluk Manado sudah memenuhi syarat.


Sosok Susi Pudjiastuti yang Dilirik PDIP di Pilkada Jawa Barat: Karir, Bisnis, dan Hobi Paddle Board

19 hari lalu

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama peserta pawai bebas plastik di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2023. Berbagai organisasi dan komunitas melakukan Pawai Bebas Plastik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penanganan yang lebih baik terhadap sampah khususnya plastik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sosok Susi Pudjiastuti yang Dilirik PDIP di Pilkada Jawa Barat: Karir, Bisnis, dan Hobi Paddle Board

Nama Susi Pudjiastuti kembali menjadi sorotan sebagai bakal calon kepala daerah Jawa Barat. Menteri perempuan dengan slogan "tenggelamkan'.