Menteri Susi Khawatirkan Bayi Tuna Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku khawatir akan pengembangan budi daya tuna yang dilakukan Australia, Jepang, Taiwan, dan Eropa. Sebab, budi daya tuna menuntut adanya pasokan bayi tuna.

    "Bayi tuna ini hanya ada di perairan Indonesia. Kalaupun ada di tempat lain, sangat kecil," kata Susi saat rapat dengan Dewan Kelautan Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 27 November 2014. Salah satu pusat bayi tuna di Indonesia ada di wilayah Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. (Baca juga: Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri)

    Susi khawatir karena negara-negara itu menggunakan rumpon yang dipasang di kedalaman lebih dari 300 meter. Rumpon atau fish aggregating device merupakan salah satu jenis alat bantu penangkap ikan. Rumpon dipakai untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul sehingga mudah ditangkap. (Baca juga: Taiwan Rayu Menteri Susi karena Tuna)

    Susi juga kembali mengungkapkan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang sudah lama dilakukan di perairan Indonesia. Menurut dia, lima-sepuluh kali lipat 1.200 kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tidak pernah melaporkan hasil tangkapan mereka. "Itu jumlah yang luar biasa," kata Susi. (Baca juga: Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.