Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Siapkan Pengacara Baru Hadapi KPC

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah telah menyiapkan pengacara baru untuk menangani kasus Karaha Bodas Company (KBC). Untuk kasus KBC kita menyewa lawyer dari Texas minggu lalu, kata Menteri Negara BUMN Sugiharto di Surabaya, Rabu (30/3) malam. Menurut Sugiharto, pemerintah mengharapkan denda yang dijatuhkan oleh pengadilan bisa dikurangi. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh KPC. Dari investigasi Direktorat Pajak ditemukan adanya pelanggaran bernilai ratusan juta dolar AS. Sugiharto juga mengharapkan pengadilan Amerika tidak menyita aset-aset milik Petamina di luar negeri. Sedangkan dana yang telah disita oleh pengadilan, menurutnya, salah alamat, karena dana tersebut merupakan milik Departemen Keuangan RI dan bukan milik Pertamina. Sutarto
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina Cuma Mau Bayar US $ 50 Juta

15 September 2005

Pertamina Cuma Mau Bayar US $ 50 Juta

PT Pertamina (persero) menyatakan hanya bersedia membayar US$ 50 juta atas kasus Karaha Bodas Company (KBC).


Pertamina Masih Pelajari Penunjukan Todung

29 Agustus 2005

Pertamina Masih Pelajari Penunjukan Todung

PT Pertamina (Persero) akan mempelajari penunjukan Todung Mulya Lubis oleh pemerintah sebagai pengacara Pertamina dalam kasus Karaha Bodas Company.


Pemerintah Siapkan Pengacara untuk Kasus KBC

2 April 2005

Pemerintah Siapkan Pengacara untuk Kasus KBC

Untuk menangani kasus Karaha Bodas Company (KBC), pemerintah menyiapkan satu gabungan pengacara litigasi. Pemerintah belum pernah punya lawyer dan tim litigasi.


Pemerintah Tidak Akan Bayar Klaim KBC

9 Desember 2004

Pemerintah Tidak Akan Bayar Klaim KBC

Menurut Menkeu, jika tetap harus membayar, yang membayar adalah Pertamina.


Amien Rais: Karaha Bodas Langkah Awal Pemberantasan Korupsi

8 Desember 2004

Amien Rais: Karaha Bodas Langkah Awal Pemberantasan Korupsi

"Paling-paling pesakitan dipindah dari Jakarta ke Nusambangan."


Amien Rais Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Karaha Bodas

8 Desember 2004

Amien Rais Minta Pemerintah Selesaikan Kasus Karaha Bodas

Menurutnya, selesainya kasus ini, dapat membantu pemerintahan SBY menuntaskan kasus-kasus lainnya.


Mentamben: Tidak Ada Wakil Kami Yang Berangkat

29 November 2004

Mentamben: Tidak Ada Wakil Kami Yang Berangkat

Menteri Purnomo tidak tahu pengaruh pembebasan sandera pajak atas upaya lobi tim Indonesia yang penyelesaian di luar sidang untuk kasus KBC.


Menkeu: Tunggakan Pajak KBC Diselesaikan Secara Hukum

26 November 2004

Menkeu: Tunggakan Pajak KBC Diselesaikan Secara Hukum

Kasus tersebut bukan untuk menjadi alat tawar pemerintah dengan KBC di luar pengadilan


Pemerintah Berupaya Ajukan Bukti Baru untuk Kasus Karaha Bodas

5 November 2004

Pemerintah Berupaya Ajukan Bukti Baru untuk Kasus Karaha Bodas

Bukti baru itu untuk mencegah dicairkannya dana pemerintah yang ada di bank di AS.


Kasus Karaha Bodas Harus Dilihat Secara Proporsional

4 November 2004

Kasus Karaha Bodas Harus Dilihat Secara Proporsional

Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro menjawab.