TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia Syaiful Rahman menyatakan, sebanyak 33 ribu ton garam impor untuk konsumsi segera merembes ke pasaran. "Sejak 19 September lalu, garam Australia sudah masuk Pelabuhan Juanda, Banten," ujarnya, 26 September 2012.
Ia menyatakan proses impor garam konsumsi itu dilakukan PT Cheetham Garam Indonesia dan Garindo. Kedua perusahaan itu menggunakan izin IT (importir terdaftar) garam industri, namun dalam kenyataannya justru memasukkan garam konsumsi.
Rencananya, garam yang masuk bakal diserap untuk wilayah Jawa Barat. "Jelas dengan garam itu, harga garam lokal semakin hancur.”
Syaiful tidak mempercayai penjelasan pemerintah yang menyatakan telah menyetop impor garam konsumsi sejak Juni lalu. Sebab, dalam kenyataannya, garam impor masih merajalela di tiap pabrik. "Harga garam petani diterima dengan murah sebab stok garam impor masih puluhan ton," katanya.
Untuk mencegah rembesan garam impor konsumsi masuk pasaran, ia berharap proses bongkar-muat garam, baik konsumsi ataupun industri, dilangsungkan secara tunggal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selama ini, wilayah Jawa Timur merupakan sentra garam nasional. "Dari sana kita bakal tahu ke mana saja garam itu beredar," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengaku telah menghentikan impor garam konsumsi sejak Juni lalu. Penghentian impor berdasarkan keputusan rapat koordinasi tim swasembada garam nasional. Tahun ini, alokasi impor garam konsumsi nasional mencapai 533 ribu ton yang terbagi dalam dua tahap. Pertama, 300 ribu ton pada Maret-April 2012, serta tahap kedua sebanyak 233 ribu ton periode Mei-Juni.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo menyatakan bakal segera melakukan pengecekan ke lapangan. Bahkan, lembaganya berencana meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo untuk segera melakukan penahanan terhadap semua garam konsumsi impor.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terpopuler lainnya:
Boeing Siap Bantu Industri Pesawat Indonesia
Indonesia Diklaim Lebih Baik dari OECD dan BRICS
Bursa dan Bapepam Minta Penjelasan Bumi Resources
DPR:Produk Gadai Emas Bank Syariah Bermasalah
Perbankan Sambut Baik Keputusan MK Soal Piutang
SBY: Rencana Ekonomi RI Ambisius
Merpati Datangkan 60 Pesawat dari Hong Kong
