Adi mengatakan Kadin telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas penundaan tersebut. Menurutnya, Menteri Keuangan telah sepakat menunda sekaligus akan mengkaji pemberlakuan kebijakan bea keluar pengapalan biji kakao. Penundaan ini akan diberlakukan selama 2-3 bulan ke depan. "Ini termasuk soal persentase bea keluar suapaya tidak merugikan eksportir," katanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung pekan lalu itu, Menteri Keuangan sudah menyampaikan akan mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan itu. "Kesimpulanya waktu itu ditunda dulu," katanya.
Menurut Adi, salah satu poin yang menjadi alasan ditundanya pemberlakuan bea keluar ini adalah belum cukup waktu untuk sosialisasi.
Selain itu, kata dia, berdasar pengakuan eksportir biji kakao, dengan bea keluar 10 persen, maka keuntungan diambil semua untuk membayar bea keluar tersebut.
Adi mengatakan harga kakao ditentukan pasar dunia, sehingga keuntungan eksportir yang dijadikan sebagai pengganti bea keluar. "Eksportir kan mesti mengeluarkan biaya gudang, angkutan dan biaya lainnya,"
Karena masih adanya penundaan ini, menurut Adi, pengapalan biji kakao saat ini belum dikenakan bea keluar.
Pemerintah menerapkan bea keluar ekspor biji kakao 10 persen untuk bulan ini menyusul harga rata-rata komoditas tersebut di Bursa New York yang mencapai US$ 2.900 per ton.
Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, menyebutkan ekspor biji kakao dikenakan bea keluar mulai April.
Berdasar peraturan tersebut, saat harga biji kakao di pasar dunia kurang dari US$ 2.000 per ton, maka pengapalan biji kakao tidak akan dikenakan bea keluar.
Adapun pada saat harga biji kakao US$ 2.000-US$ 2.750 per ton, maka akan dikenakan bea keluar 5 persen dan akan dikenakan 10 persen saat biji kakao US$ 2.750-US$ 3.500 per ton. Saat harga biji kakao berada di atas US$ 3.500 per ton, maka pengapalan akan dikenakan bea keluar 15 persen.
Kementrian Perdagangan telah menetapkan bea keluar biji kakao pada April ini sebesar 10 persen, besaran ini didasarkan harga rata-rata komoditas tersebut di CIF New York Board of Trade sebesar yang mencapai US$ 2.900 per ton. Adapun, harga patokan ekspor (HPE) ditetapkan US$ 2.603 per ton.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Kementrian Perdagangan Diah Maulida mengaku belum mengetahui kabar penundaan kebijakan ini. "Saya belum mendengar rencana apa-apa," katanya saat dihubungi.
IQBAL MUHTAROM
