Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani dari Aliansi Gerakan Reformasi Agraria dan Serikat Tani Bumi Intanpari Datangi DPRD Karanganyar, Sampaikan 4 Tuntutan

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Tani Bumi Intanpari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 24 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Tani Bumi Intanpari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 24 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

Persoalan yang ketiga berkaitan dengan masalah harga gabah atau beras. Ia mengatakan jika di musim kemarau seperti sekarang yang sering terjadi adalah harga gabah atau beras tinggi. Sebab, banyak petani yang memang tidak bisa panen lantaran kekurangan air. Sedangkan ketika musim panen atau panen raya, harga gabah atau beras justru anjlok. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Terkait persoalan harga ini kami minta pemerintah daerah dalam hal ini legislatif dan eksekutif untuk membuat suatu aturan atau regulasi yang menjamin standarisasi harga," ucap dia.

Bila perlu, Yosef mengatakan, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Bulog agar dapat menyerap hasil panen dari petani. Dia berharap pemerintah juga membuka akses pasar bagi petani non-padi. 

"Permasalahan keempat berkaitan dengan anggaran pembangunan infrastruktur pertanian, contohnya terkait dengan akses jalan usaha tani dan aliran saluran irigasi," katanya.

Menurut Yosef, saat ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian perlu ditambah. Namun, di sisi lain, terkait anggaran pembangunan infrastruktur pertanian itu juga disinyalir terjadi politisasi anggaran negara. Sehingga ia berharap, terjadinya politisasi anggaran itu juga dapat diselesaikan hingga tuntas. 

"Untuk anggaran pembangunan infrastruktur pertanian ini harus ditambah karena memang dari temuan kami masih banyak, misalnya saluran irigasi masih berantakan. Di sisi lain disinyalir juga terjadi politisasi, artinya anggaran negara tapi diklaim oleh salah satu partai politik," ungkap dia. 

Yosef menilai politisasi anggaran ini dapat memunculkan permasalahan di masyarakat yang memicu perpecahan. Sehingga harus diselesaikan juga. 

"Jangan sampai ini terjadi hingga ada perpecahan di bawah. Jadi kalau memang itu anggaran negara Ya sampaikan saja bahwa ini adalah anggaran pemerintah. Pembangunan fasilitas ini tentunya diharapkan bisa untuk kesejahteraan bersama," tutur dia. 

Yosef menambahkan dalam kesempatan itu Aliansi mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pertanian untuk menandatangani kesepakatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. 

"Itu yang akan kami kejar dan kawal terus agar dapat segera dilaksanakan," ujar dia. 

Pilihan Editor: Apa Manfaat Pasir Laut yang Diusulkan Petinggi Gerindra agar Ekspornya Ditunda?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petani Gelar Aksi Sebut Kementerian Agraria Fasilitasi Investor Rampas Tanah Rakyat

6 jam lalu

Ribuan petani saat melakukan aksi demo memperingati  Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 24 September 2024. Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). TEMPO/Subekti.
Petani Gelar Aksi Sebut Kementerian Agraria Fasilitasi Investor Rampas Tanah Rakyat

Organisasi petani menggelar aksi di depan kantor ATR/BPN yang dianggap fasilitasi investor merampas tanah rakyat.


Peringatan Hari Tani Nasional, Jokowi Disebut Tak Jalankan Konstitusi Agraria

10 jam lalu

Ribuan petani saat melakukan aksi demo memperingati  Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 24 September 2024. Dalam aksinya buruh dan petani menyatakan sikap terkait Reforma Agraria yang dianggap memperlebar ketimpangan agraria.  TEMPO/Subekti.
Peringatan Hari Tani Nasional, Jokowi Disebut Tak Jalankan Konstitusi Agraria

Selama kepemimpinan dua periode Jokowi, agenda konstitusi reforma agraria tak dijalankan.


Petani Merauke Bersyukur Bisa Tanam Padi Tiga Kali Setahun karena Kementan Optimasi Lahan

1 hari lalu

Petani menggunakan traktor membajak lahan pertaniannya di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dok. Kementan
Petani Merauke Bersyukur Bisa Tanam Padi Tiga Kali Setahun karena Kementan Optimasi Lahan

Optimasi lahan oleh Kementan di Merauke termasuk pemberian bantuan pompa, pupuk, dan bibit padi. Hasilnya sekarang bisa tanam padi tiga kali setahun.


Kaum Petani dan Buruh Gelar Aksi di Depan KPK, Singgung soal IKN

1 hari lalu

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) dan organisasi tani lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin, 23 September 2024. TEMPO/Defara
Kaum Petani dan Buruh Gelar Aksi di Depan KPK, Singgung soal IKN

KPA menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK menjelang Hari Tani Nasional besok.


Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

1 hari lalu

Foto udara petani mengoperasikan mesin potong padi modern saat panen padi di areal persawahan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 10 September 2024. Kementerian Pertanian melalui Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (BSIP Kaltim) melakukan perluasan lahan pertanian tanaman pangan sekitar 21 ribu hektare dari total 40 ribu hektare dan kegiatan pendukung lain untuk peningkatan produksi, sebagai langkah antisipasi ancaman darurat pangan dari sebelumnya 3,8 ton per hektare naik menjadi 4,5 ton per hektare. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi, tapi Petani Padi Pendapatannya Rendah

Badan Pangan Nasional mengakui harga beras di dalam negeri saat ini tergolong tinggi.


Petani dan Buruh Akan Gelar Demo Peringati Hari Tani Nasional 2024

2 hari lalu

Petani dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Petani dan Buruh Akan Gelar Demo Peringati Hari Tani Nasional 2024

Perwakilan Aliansi Petani dan Buruh menuntut lembaga negara mengusut kasus-kasus korupsi di bidang agraria dan mafia tanah.


Di Tengah Perubahan Iklim, Bulog Sebut Metode Pertanian dan Distribusi Tradisional Tak Lagi Memadai

4 hari lalu

Petani menanam padi di area persawahan kering yang dialiri air memakai mesin pompa di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 5 September 2023. BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia bakal berstatus waspada kekeringan sampai dengan November karena dipengaruhi oleh fenomene El Nino. TEMPO/Tony Hartawan
Di Tengah Perubahan Iklim, Bulog Sebut Metode Pertanian dan Distribusi Tradisional Tak Lagi Memadai

Direktur Bulog mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menyikapi produksi beras di tengah perubahan iklim.


Bapanas soal Harga Beras Tinggi: Petani Berhak Dapat Keuntungan

4 hari lalu

Petani memanen padi di Cijenuk, Kecaatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 25 Maret 2024. Sawah-sawah di sejumlah daerah sudah mulai panen raya padi yang diharapkan imbasnya akan berdampak pada penurunan harga beras yang saat ini masih relatif mahal. TEMPO/Prima Mulia
Bapanas soal Harga Beras Tinggi: Petani Berhak Dapat Keuntungan

Badan Pangan Nasional mengakui harga beras di dalam negeri saat ini tergolong tinggi. Kondisi ini disebut karena biaya produksi dari petani sudah tinggi.


Agroforestri Salak Indonesia Menerima Pengakuan Sistem Warisan Pertanian GIAHS dari FAO

4 hari lalu

Budidaya salak di Bali  dengan sistem budidaya kolam ikan karper di Austria dan sistem agroforestri Kakao di Sao Tome dan Principe pada 19 September 2024 dapat penghargaan dari FAO. Sumber: dokumen FAO
Agroforestri Salak Indonesia Menerima Pengakuan Sistem Warisan Pertanian GIAHS dari FAO

Budidaya salak di Bali dengan sistem budidaya kolam ikan karper di Austria dan sistem agroforestri Kakao di Sao Tome dan Principe dapat penghargaan.


Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

5 hari lalu

Ilustrasi penjara. Sumber: aa.com.tr
Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

Septia Dwi Pertiwi, buruh perusahaan harus mendekam di penjara gara-gara mengungkap gaji di bawah UMR. Dijerat pasal UU ITE yang tidak berlaku.