TEMPO.CO, Jakarta - Proyek food estate di Merauka yang dirancang Jokowi dan Prabowo yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi ketahanan pangan nasional kini menuai kontroversi.
Proyek food estate Merauka ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto, yang difokuskan di Merauke, Papua Selatan. Meski digadang sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), keberhasilan food estate ini dipertanyakan oleh berbagai pihak, termasuk para pakar ekonomi dan lingkungan.
Food Estate Merauke
Proyek food estate di Merauke mencakup lahan seluas 2,29 juta hektare dan merupakan bagian dari program besar ketahanan pangan yang dimulai sejak awal 2020.
Wilayah Merauke dianggap potensial karena luas lahannya, dan proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi ketergantungan Indonesia pada impor beras. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait kondisi geografis Merauke yang terdiri dari hutan rawa.
PT Jhonlin Group, perusahaan yang terlibat dalam proyek ini, menghadapi kesulitan besar dalam membuka lahan dan membangun infrastruktur. Belasan ekskavator tenggelam dalam rawa selama proses konstruksi, dan jalan sepanjang 135,5 kilometer yang sedang dibangun juga membutuhkan penanganan khusus. Meskipun ada tantangan teknis, perusahaan tetap optimis proyek ini akan berhasil.
Namun, banyak pihak yang skeptis terhadap keberhasilan proyek ini. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Uli Arta Siagian, menilai proyek ini lebih banyak merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
Penebangan hutan dan alih fungsi lahan menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan, sementara manfaatnya bagi masyarakat lokal diragukan. Selain itu, Uli Arta juga memperingatkan bahwa proyek ini dapat memperburuk perubahan iklim.
Disebut Proyek Bom Waktu
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai proyek food estate di Merauke menyimpan risiko besar. Menurutnya, proyek ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Prabowo yang terpilih pada periode 2024-2029. Setelah proyek serupa di Kalimantan gagal, banyak yang mengkhawatirkan bahwa proyek di Merauke akan bernasib sama.
Proyek food estate ini memang menjadi bagian dari rencana besar ketahanan pangan yang digarap oleh Presiden Jokowi. Jokowi sendiri telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang percepatan swasembada gula dan bioetanol di Merauke pada April 2024.
Namun, proyek ini dinilai oleh Wijayanto dan beberapa pakar lainnya berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti konflik sosial dan kerusakan lingkungan, terutama bagi masyarakat adat di sekitar wilayah proyek.
“Kalau dipaksakan, bisa menjadi IKN lima tahun mendatang. IKN versi Pak Prabowo,” ujar Wijayanto.
Kelanjutan Proyek
Meski menuai banyak kritik, proyek food estate ini terus berlanjut. Pada April 2024, Presiden Jokowi mempercepat pelaksanaan proyek dengan fokus pada swasembada gula dan bioetanol. Namun, proyek ini memicu perdebatan di kalangan pemerintahan Prabowo, mengingat langkah cepat Jokowi yang memperluas pengembangan lahan untuk tebu justru menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek pangan padi akan terbengkalai.
Di tengah berbagai polemik, Prabowo yang sebelumnya sudah lama mendambakan proyek food estate ini berusaha mengambil langkah cepat. Namun, tantangan di lapangan, mulai dari masalah teknis hingga konflik sosial dan lingkungan, tetap menjadi hambatan besar yang harus diatasi.
Apakah proyek ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Indonesia atau justru bom waktu seperti yang diperkirakan, masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak.
PUTRI SAFIRA PITALOKA | AGUNG SEDAYU | NABILLA AZZAHRA
Pilihan Editor: Proyek Food Estate di Merauke, Pertaruhan Jokowi dan Prabowo
