Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Pemerintahan Prabowo Defisit, Ekonom Sarankan Pemerintah Evaluasi Proyek IKN dan PSN

image-gnews
Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, Defisit anggaran pemerintah tahun depan dapat membawa risiko bagi perekonomian Indonesia. Terlebih jika alokasi belanja pemerintah tetap fokus pada proyek infrastruktur besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Karena itu, Achmad mewanti-wanti agar pemerintah presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bisa selektif untuk mengalokasikan anggaran yang ada.

"Agar defisit APBN tidak berdampak buruk pada perekonomian, pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggarannya," ujarnya kepada Tempo pada Sabtu, 21 September 2024. 

Menurut Achmad, dibanding fokus pada proyek besar seperti IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya, lebih baik pemerintah memperkuat sektor-sektor yang mendapat dorongan pertumbuhan ekonomi lebih inklusif. Achmad mencontohkan seperti di bidang pendidikan, teknologi dan juga kesehatan. Hal tersebut juga memberi dampak ekonomi jangka panjang yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Selanjutnya, perlu ada reformasi fiskal yang lebih mendasar untuk memperbaiki keseimbangan primer. Achmad berpandangan, persoalan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara, baik melalui optimalisasi pajak maupun penertiban belanja negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Reformasi ini akan membantu menurunkan ketergantungan pada utang dan memastikan bahwa defisit anggaran tidak menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi di masa depan." katanya 

Kata Achmad, mengatasi defisit APBN pada tingkat yang aman memang penting. Namun, cara pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja juga harus menjadi pertimbangan secara matang. 

"Jika ekspansi belanja tetap berfokus pada proyek-proyek besar termasuk program makan siang gratis yang dampak ekonomi masih dinilai kecil  serta tidak memberikan dampak ekonomi langsung, Indonesia bisa terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi," pungkasnya.

Pilihan Editor: Kubu Anindya Ungkit Keterlibatan Jokowi dalam Munas Kadin 2021, Ini Kronologinya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


101 Kapling Kawasan Inti IKN Ditawarkan pada Pengusaha UMKM

7 jam lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
101 Kapling Kawasan Inti IKN Ditawarkan pada Pengusaha UMKM

Sebanyak 101 kapling di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Kota Nusantara atau IKN ditawarkan kepada usaha mikro kecil dan menengah.


Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PKB dan PKS Bilang Begini

12 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, PKB dan PKS Bilang Begini

Cak Imin menuturkan PKB tidak punya kewajiban ikut membahas jatah menteri di kabinet Prabowo.


Ahmad Luthfi Mengaku Sudah Bertemu Jokowi dan Prabowo, Dapat Pesan Ini

13 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Luthfi (tengah) dan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (kanan) didampingi Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dari RS Kariadi Dr. Thomas Handoyo (kiri) memberikan keterangan pers usai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Agustus 2024. Pemeriksaan kesehatan tersebut untuk kepentingan persyaratan mendaftar sebagai Bacagub dan Bacawagub di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ahmad Luthfi Mengaku Sudah Bertemu Jokowi dan Prabowo, Dapat Pesan Ini

Ahmad Luthfi mengaku telah bertemu dengan Jokowi dan Prabowo. Jokowi, kata dia menitipkan sejumlah hal. Adapun Prabowo sebut Luthfi harus menang.


6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) menyapa warga saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 20 September 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi mengecek harga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti cabai dan telur serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang dan warga sekitar. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor Termasuk Joko Widodo, Gibran dan 23 Pejabat Lain, Respons Jokowi dan Sri Mulyani

Jokowi sebut mitigasi harus dilakukan segera terhadap 6 juta data NPWP yang diduga bocor. Sebanyak 25 pejabat negara datanya diretas.


Pesan Puan Maharani untuk Anggota DPR-DPD Terpilih di Pemilu 2024

17 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato HUT DPR dan laporan kinerja tahun 2023-2024 dalam Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Puan Maharani untuk Anggota DPR-DPD Terpilih di Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani Maharani mewanti-wanti agar para anggota dewan terpilih bisa melakukan intervensi kebijakan negara yang efektif.


Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

18 jam lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
Berulah Lagi, Bjorka Melakukan Peretasan 6 Juta Data NPWP Termasuk Presiden dan Menteri

Simak kasus peretasan dan jual beli data yang dilakukan oleh Bjorka


UU Kementerian Negara Disahkan, Feri Amsari: Partai Seperti Paksa Prabowo Melebarkan Jumlah Kabinet

18 jam lalu

Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau PoshDem Universitas Andalas, Feri Amsari, bersama Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, dalam dalam Diskusi Media: Landmark Decision MK yang digelar MMD Initiative di Gado-Gado Boplo Cikini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/Defara
UU Kementerian Negara Disahkan, Feri Amsari: Partai Seperti Paksa Prabowo Melebarkan Jumlah Kabinet

Feri Amsari sebut pengesahan UU Kementerian Negara tidak menjadikan Prabowo sebagai presiden yang memegang hak prerogatif untuk merancang kabinet.


Pertemuan Megawati-Prabowo Sinyal Gabung Kabinet, Puan: Mungkin

19 jam lalu

Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. ANTARA/Youtube DPR RI
Pertemuan Megawati-Prabowo Sinyal Gabung Kabinet, Puan: Mungkin

Puan Maharani mengatakan, soal PDIP bergabung ke pemerintahan berikutnya akan bisa dilihat setelah pertemuan Megawati dan Prabowo.


Jokowi Klaim Sepakat dengan SBY Dukung Pemerintahan Prabowo

20 jam lalu

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Klaim Sepakat dengan SBY Dukung Pemerintahan Prabowo

Jokowi mengklaim bahwa dia dan SBY sepakat untuk menyokong pemerintahan Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.


Begini Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Bentuk Zaken Kabinet

21 jam lalu

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Begini Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Bentuk Zaken Kabinet

Presiden Joko Widodo mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Zaken Kabinet.