Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri BPN: Program Gebuk Mafia Tanah Jalan Terus, Redistribusi dan Legalisasi Lampaui Target

image-gnews
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto (kanan) disambut adat natoni saat penyerahan sertifikat tanah di Desa Oebola dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 14 September 2024. Kementerian ATR/BPN menyerahkan sebanyak 505 sertifikat tanah dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur. ANTARA FOTO/Mega Tokan
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto (kanan) disambut adat natoni saat penyerahan sertifikat tanah di Desa Oebola dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 14 September 2024. Kementerian ATR/BPN menyerahkan sebanyak 505 sertifikat tanah dari program redistribusi tanah kepada masyarakat eks Timor Timur. ANTARA FOTO/Mega Tokan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan akan terus melakukan program Gebuk Mafia Tanah hingga berakhirnya masa pemerintahan Oktober 2024. Program ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. 

“Per hari ini di 2024 dengan operasi yang dijalankan, dari sekian target sudah sekitar Rp 6 triliun yang berhasil diselamatkan, potential lost, kerugian negara maupun masyarakat,” kata Agus saat memberikan kuliah umum dalam Dies Natalis Fakultas Hukum di bekas kampus Universitas Padjadjaran di Bandung, Kamis 19 September 2024.

Agus mengatakan, kasus mafia tanah itu luar biasa, terstruktur, dan terkoordinasi. “Hati-hati, banyak korban kalangan usia sepuh yang rentan, ada yang baru ditinggal suaminya, pensiunan nggak mengurus tanah, mereka didatangi oleh aktor,” kata dia. Upaya lain untuk melawan mafia tanah, pemerintah menerbitkan sertifikat tanah elektronik.

Kementerian ATR/BPN tengah gencar melakukan transformasi digital dengan mengalihkan media dari buku hijau sertifikat tanah menjadi satu lembar kertas. Dokumen itu sudah memuat data yang dipersyaratkan bagi legalitas tanah. “Dengan sistem digital ini maka harapannya lebih baik terdata dalam sistem basis data dan mempersempit ruang disalahgunakan, diserobot, atau dipalsukan oleh oknum mafia tanah,” ujarnya.

Selama tiga hingga empat bulan terakhir, menurut Agus, pembuatan sertifikat tanah elektronik meningkat lebih dari 40 kali lipat. Pelayanannya sudah hampir di semua kantper pertanahan se-Indonesia. “Lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan lebih baik ke masyarakat,” kata dia. Dia meminta masukan dari masyarakat jika masih ada pelayanan sertifikat tanah elektronik yang lambat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Redistribusi dan legalisasi tanah, kata Agus, sudah melampaui target nasional 9 juta hektare, yaitu mencapai 12,5 juta hektar. “Redistribusi tanah itu adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan tanah negara untuk kita serahkan ke masyarakat yang tidak punya tanah, marjinal, dan miskinnya struktrural,” kata dia. 

Agus menilai negara memiliki kewajiban untuk melakukan redistribusi tanah dan mendaftarkan tanah-tanah warga agar legal atau sah. Dari target 127 juta bidang tanah yang harus diselesaikan akhir tahun ini, kini sudah tercapai lebih dari 117 juta bidang tanah. 

Seusai kuliah umum, Agus menerima pernyataan sikap warga Dago Elos, Bandung, yang disampaikan mahasiswa Fakultas Hukum Unpad. Sebanyak 2000 lebih orang warga Dago Elos terancam diusir oleh pihak yang mengaku pemilik lahan seluas 6,35 hektar. Warga mendesak Kementerian ATR/BPN Satuan Tugas Anti Mafia Tanah segera melakukan gelar perkara atas kasus Dago Elos, sebagai bentuk keseriusan pemberantasan sindikat mafia tanah.

Pilihan Editor: Kata Perusahaan Walkie Talkie Icom dan Pager Gold Apollo Atas Kejadian di Lebanon

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Klaim Berhasil Selamatkan Rp 5,71 Triliun Kerugian Negara dari Mafia Tanah

11 hari lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Klaim Berhasil Selamatkan Rp 5,71 Triliun Kerugian Negara dari Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sudah banyak target program kementrian yang tercapai. Salah satunya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pertahanan.


Kaum Tani Gelar Aksi Hari Ini, Tuntut Pemerintah Jalankan Agenda Reforma Agraria Sejati

13 hari lalu

Ratusan masa gabungan dari buruh tani hingga mahasiswa melakukan aksi demo memperingati hari tani nasional di Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Pada aksinya, masa menuntut pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja serta melaksanakan reforma agraria yang meliputi melindungi wilayah tangkap untuk nelayan, pemenuhan dan pemulihan hak masyarakat adat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaum Tani Gelar Aksi Hari Ini, Tuntut Pemerintah Jalankan Agenda Reforma Agraria Sejati

Untuk menyuarakan dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan agenda reforma agraria sejati


Rugi Rp 2,1 Miliar Karena Penyerobotan Tanah, Korban Minta Kepala Desa Dihukum Berat

15 hari lalu

Ending, salah satu korban pemalsuan surat tanah Kepala Desa Wanakerta Tumpang Siagiaan. Tumpang ditangkap Polda Banten terkait kasus pemalsuan surat tanah. TEMPO/ Joniansyah Hardjono
Rugi Rp 2,1 Miliar Karena Penyerobotan Tanah, Korban Minta Kepala Desa Dihukum Berat

Korban penyerobotan tanah mengalami kerugian hingga Rp 2,1 miliar setelah tiga bidang tanahnya dicaplok oleh Kepala Desa Wanakerta Tumpang Sugian.


Janji Menteri AHY Menjelang Lengser: Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, Berantas Mafia Tanah

22 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Janji Menteri AHY Menjelang Lengser: Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, Berantas Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, dan pemberantasan mafia tanah, di sisa akhir masa jabatan.


Kepala Pusat Studi Agraria IPB Dorong BPN Kabupaten Bogor Tak Berikan HGU ke PT Hevea Indonesia

38 hari lalu

Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Eka Yulian dalam webminar bertajuk 'Tolak HGU: Wujudkan Redistribusi Tanah Warga Naggung' yang diselenggarakan Forest Watch Indonesia (FWI), Rabu, 28 Agustus 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
Kepala Pusat Studi Agraria IPB Dorong BPN Kabupaten Bogor Tak Berikan HGU ke PT Hevea Indonesia

Kawasan HGU PT Havea berada di atas sebagian lahan Desa Cisarua, Desa Nanggung, dan Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung


Bagaimana Perkembangan Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu?

45 hari lalu

Aktivitas pekerja di lahan yang menjadi rumah pensiun untuk Presiden Jokowi yang berada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah segera dibangun dan ditargetkan selesai 2025. Foto diambil Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bagaimana Perkembangan Rumah Pensiun Jokowi di Colomadu?

Presiden Jokowi mendapatkan hak rumah pensiun setelah selesai menjabat. Bagaimana perkembangan pembangunan rumah pensiun Jokowi?


Terkini Ekbis: Komitmen AHY Berantas Mafia Tanah, Harga Tongkol Melonjak Sampai 70 Persen, Jokowi Terima BPK di Istana

6 Agustus 2024

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media usai membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Forum interaksi dan kolaborasi yang diikuti oleh mitra strategis Bank Indonesia, asosiasi, industri, UMKM, akademisi, dan masyarakat ini bertujuan mempercepat transformasi Ekonomi Keuangan Digital (EKD) nasional dalam rangka menciptakan ekonomi & keuangan yang inklusif, mendukung inovasi, dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini Ekbis: Komitmen AHY Berantas Mafia Tanah, Harga Tongkol Melonjak Sampai 70 Persen, Jokowi Terima BPK di Istana

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen tuntaskan kasus mafia tanah untuk beri keadilan bagi masyarakat


AHY Janjikan Bakal Bikin Mafia Tanah Tak Nyaman sampai ke Akarnya

6 Agustus 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (5/8/2024). ANTARA/Harianto
AHY Janjikan Bakal Bikin Mafia Tanah Tak Nyaman sampai ke Akarnya

AHY memastikan perkataannya untuk mengusut kasus mafia tanah bukan jargon semata


Soal Jual Beli Pulau, KKP Akui Hanya Mengeluarkan Izin Pengelolaan

2 Agustus 2024

Penjualan Pulau/TEMPO/Zulkarnain
Soal Jual Beli Pulau, KKP Akui Hanya Mengeluarkan Izin Pengelolaan

KKP merespons temuan BRIN soal jual beli pulau. Menurut catatan lembaga riset tersebut, hingga 2023 lebih dari 226 pulau di Indonesia telah dijual.


AHY soal 2 Kasus Mafia Tanah di Jawa Tengah: Potensi Kerugian Lebih dari Rp 3,4 Triliun

15 Juli 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui usai menghadiri acara Buka Bersama Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2025 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
AHY soal 2 Kasus Mafia Tanah di Jawa Tengah: Potensi Kerugian Lebih dari Rp 3,4 Triliun

AHY membeberkan dua kasus mafia tanah di Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.