Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Didik J Rachbini: Faisal Basri Lebih Berani, Gamblang dan Terus Terang

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Ki-Ka: Calon Wakil Gubernur Didik Rachbini, Basuki Tjahaja Purnama, Arizal Patria, calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri, mengikuti diskusi terbuka calon Gubernur dan wakil gubernur 2012-2017 dengan topik
Ki-Ka: Calon Wakil Gubernur Didik Rachbini, Basuki Tjahaja Purnama, Arizal Patria, calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri, mengikuti diskusi terbuka calon Gubernur dan wakil gubernur 2012-2017 dengan topik "membangun kewirausahaan di Jakarta" di Mall FX, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5). Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Didik J Rachbini, yang bersama Faisal Basri dan beberapa ekonom lain mendirikan  Institute For Development of Economics and Finance (Indef), menilai rekannya itu sebagai sosok idealis dan berintegritas yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan di dunia ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Faisal Basri, 65 tahun, meninggal pada Kamis dini hari karena serangan jantung.

Meskipun tidak menduduki jabatan formal di partai atau pemerintahan, kiprah Faisal baik sebagai akademisi maupun aktivis ekonomi-politik telah memberikan dampak besar dalam mendorong reformasi dan perbaikan kebijakan dan demokrasi secara luas di Indonesia

Faisal Basri bersama Didik J Rachbini, Fadhil Hasan, Didin Damanhuri, dan Nawir Messi terlibat dalam membangun Indef, institusi bereputasi, kritis dan progresif dalam menilai kebijakan ekonomi Indonesia.

"Pandangan Faisal dengan saya tidak berbeda, kesamaan pandangan dalam hal kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro-rakyat. Tetapi Faisal lebih berani, gamblang dan terus terang," tuturnya.

Dengan sahabat ekonom lainnya di Indef seperti Didin Damanhuri, Faisal sama-sama mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta berbagi visi dalam hal reformasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah.

Faisal sering menunjukkan sikap independen, tegas dan berani dalam analisisnya dan tidak terikat dengan kepentingan partai politik tertentu.

"Yang lebih mengesankan lagi dari pribadi Faisal Basri adalah independen dan anti-korupsi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi pandangan dan ketegasan dalam pemikirannya. Selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak segan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, meskipun itu tidak populer," ujar Didik.

Sebagai salah satu pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Faisal sering berbicara lantang tentang pentingnya memberantas korupsi di Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan pemerintahan.

Di bidang akademik, Faisal Basri juga dihormati sebagai dosen ekonomi di Universitas Indonesia (UI), dan mendirikan lembaga Think Tank Indef dengan kegiatan mengajar dan meneliti isu-isu ekonomi dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kebijakan publik.

Apa Kata Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, mengungkap kenangan bersama ekonom Faisal Basri yang wafat pada Kamis.

"Beliau (Faisal Basri) banyak memberi masukan kepada saya mengenai ekonomi makro, juga masalah ekonomi mikro. Kami banyak diskusi tentang itu," kata bos National Gobel Group ini.

Apalagi, kata dia, ketika ia menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia pada awal 2000-an, Faisal Basri banyak membantunya dalam menyusun Roadmap Industri 2010 dan Visi 2030.

"Ketika itu banyak pengusaha Indonesia pesimis tentang masa depan industri, namun kami berusaha membangkitkan semangat lewat Roadmap Kadin yang menjadi masukan kepada pemerintah tentang pengembangan industri," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demikian pula ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI, katanya, Faisal Basri menjadi tempat diskusi masalah keadaan ekonomi makro dan mikro Indonesia dan dunia.

"Orangnya saklek, kritis, dan tidak aji mumpung," kata dia.

Namun, ujar dia, Faisal Basri juga ilmuwan yang terbuka, mau mengakui bila ada yang salah dalam pendapatnya, sehingga menjadi teman diskusi yang menyenangkan.

"Objektif, kritiknya banyak yang sangat membangun. Apa yang dikatakan kadang banyak benarnya. Saya sangat kehilangan sosok orang baik seperti Faisal Basri," ucapnya.

Rachmat Gobel yang juga mantan Menteri Perdagangan itu, menilai Indonesia butuh sosok seperti Faisal Basri yang selama hidupnya konsisten mengajar dan mencerdaskan bangsa dengan pendapat dan kritik membangun tentang Indonesia, terutama bidang ekonomi.

Ekonom alumnus Universitas Indonesia (UI) dan juga pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis, dini hari di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta.

Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988).

Keponakan dari mendiang mantan Wakil Presiden RI Adam Malik ini memulai karir sebagai pengajar pada FEB UI untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Faisal juga pengajar Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1988-sekarang).

Dalam karir akademis, Faisal pernah menjadi Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEBUI (1995-1998) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003).

Di bidang pemerintahan, Faisal Basri pernah mengemban amanah sebagai anggota Tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987) dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000).

ANTARA

Pilihan Editor Ketika Paus Fransiskus Memuji Keluarga di Indonesia Memilih Membesarkan Anak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

2 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

2 jam lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

3 jam lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia kini menghadapi sinyal krisis ekonomi. Perlu intervensi Bank Indonesia


Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

2 hari lalu

Sepeda motor mengisi BBM Pertamax di SPBU Jalan Ahmad Yani, Bandung, setelah BBM Pertalite di beberapa SPBU habis, Kamis, 1 September 2022. Antrean kendaraan terutama sepeda motor terus terjadi kendati pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi. TEMPO/Prima Mulia
Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.


Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

3 hari lalu

Sejumlah penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin, 24 April 2023. VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba menyebutkan kepadatan penumpang KRL Jabodetabek sejak H+1 hingga H+2 Lebaran didominasi pengguna musiman yang memanfaatkan waktu liburnya untuk bersilaturahmi dengan kerabat ataupun berwisata ke sejumlah tempat di Jabodetabek, seperti Kota Tua, Monas, Kebun Raya Bogor, dan sejumlah obyek wisata lainnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Wacana Subsidi tiket KRL berbasis NIK mengemuka usai Menhub Budi Karya. Diskusi INDEF bahas dalam diskusi Kelas Menengah Turun Kelas.


Dampak Kenaikan PPN jadi 12 Persen ke Kontraksi Ekonomi, dari Pendapatan Riil Turun hingga..

3 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Kenaikan PPN jadi 12 Persen ke Kontraksi Ekonomi, dari Pendapatan Riil Turun hingga..

Rencana pemerintah menaikkan PPN hingga 12 persen dapat berujung pada kontraksi ekonomi. Apa saja imbas negatifnya?


Pentingnya Menjaga Daya Beli dan Antusiasme Politik Kelas Menengah, Berperan Penting dalam Perekonomian

6 hari lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Pentingnya Menjaga Daya Beli dan Antusiasme Politik Kelas Menengah, Berperan Penting dalam Perekonomian

Kelas menengah didominasi penduduk usia muda, bekerja di sektor formal, cukup peduli terhadap politik dan demokrasi


Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

6 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

Kedatangan Paus Fransiskus, Faisal Basri wafat dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti langgar etik mendominasi berita pekan pertama September 2024


Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

7 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

Ekonom senior Faisal Basri sosok yang memimpin Tim Satgas Anti-Mafia Migas pada 2014, termasuk mengusut skandal Petral.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

7 hari lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen