TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri wafat pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.
Semasa hidupnya, Faisal Basri dikenal sebagai ekonom yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketika Jokowi membuat kebijakan penghiliran nikel, Faisal Basri menjadi sosok yang lantang bersuara.
Faisal Basri pernah menyinggung soal keuntungan penghiliran nikel yang lebih banyak dinikmati Cina. Ia menilai warga Indonesia justru dirugikan ketika industri nikel digencarkan pemerintah. Terlebih, kerugian dari sisi ekologis.
Faisal Basri menyebut pemerintahan Presiden Jokowi juga tidak menghitung biaya lingkungan saat mendorong industri nikel. Dia memperkirakan nyaris 90 persen keuntungan dari industri nikel menjadi menjadi milik perusahana Cina.
"Hampir semua perusahaan dari Cina, keuntungan juga nanti untuk Cina," tutur Faisal Basri saat menghadiri diskusi film Bloody Nickel di Taman Ismail Marzuki pada Sabtu, 4 Mei 2024.
Kritiknya saat itu bukan kritik perdana. Tahun sebelumnya, Faisal Basri pernah menyinggung keuntungan penghiliran nikel dinikmati Cina hingga viral. Namun, Presiden Jokowi kemudian membantah tuduhan tersebut. Kepala negara mengatakan Indonesia mendapat banyak keuntungan, dengan berhitung dari nilai ekspor yang melonjak tajam. Pada 10 Agustus 2023, Jokowi mengklaim nilai ekspor nikel meningkat dari Rp 17 triliun menjadi Rp 510 triliun.
Akan tetapi, kritik Faisal Basri terhadap kebijaka penghiliran nikel tidak sebatas pada persoalan untung rugi. Faisal Basri pernah mengkritisi aspek keamanan dan keselamatan di industri smelter nikel. Hal ini menyusul adanya sejumlah kasus ledakan di pabrik smelter. Beberapa kasus dalam catatan Tempo, di antaranya terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS), hingga PT Kalimantan Ferro Industry (KFI). Salah satu insiden besar dengan 21 korban jiwa terjadi di PT ITSS pada Desember 2023.
Menurut Faisal Basri, ledakan smelter nikel terjadi lantaran pemerintah ogah melakukan audit. Saat itu, Faisal Basri menyampaikan hal ini kepada Tempo usai terjadi ledakan di PT KFI selama dua malam berturut-turut.
“Smelter yang eksisting harusnya diaudit satu-satu, tapi negara tidak hadir," kata Faisal Basri ketika ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024.
Audit pun, menurut Faisal Basri, mestinya dilakukan pemerintah tanpa menunggu insiden ledakan di pabrik smelter. Ia mengatakan, kelayakan peralatan mestinya sudah dibereskan ketika pemerintah memberikan izin usaha atau izin operasi ke perusahaan.
Pilihan Editor: Deretan Kritik Faisal Basri ke Jokowi, dari Kenaikan PPN jadi 12 Persen, Oligarki, hingga Jebloknya Investasi
