TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 23,49 triliun per Juli 2024. Seluruh realisasi KUR tersebut disalurkan kepada lebih dari 151 ribu debitur di seluruh Indonesia.
Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, penyaluran KUR ini menjadi wujud konsistensi perusahaan dalam mendorong perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi nasional. Selain itu, juga menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.
"Penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7 persen dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri. Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Ali dalam keterangan tertulis pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Jika dirinci, sektor pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024. Nilainya mencapai Rp 6,87 triliun atau 29,24 persen dari total KUR Bank Mandiri per Juli 2024. Lalu, disusul oleh sektor jasa produksi dengan nilai Rp 5,03 triliun atau sekitar 21,44 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri.
Ali melanjutkan, Bank Mandiri juga memperkuat fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale. “Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri."
Selain itu, ada pula Livin' Merchant untuk menggenjot digitalisasi transaksi keuangan. Para merchant dapat melakukan penerimaan pembayaran, bebas biaya langganan, serta memfasilitasi transaksi melalui QRIS. Singkatnya, kata Ali, Livin' Merchant berfungsi sebagai aplikasi kasir digital yang mendigitalisasi transaksi, memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan dan mendorong UMKM untuk naik kelas.
“Kami optimistis dapat memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dan terus mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan pengembangan ekosistem UMKM yang berdaya saing tinggi,” ujar Ali.
Pilihan Editor: BI dan Kemenkeu Beda Proyeksi Kurs di RAPBN 2025, Ekonom: Satu Moneter, Satu Fiskal
