TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia. Dengan IKN, pembangunan nasional dinilai tidak lagi berpusat di Jawa.
"Selama ini PDB Indonesia ada di Jawa dan sebagian Sumatera. Dengan IKN, diharapkan akan jadi pemerataan pembangunan," kata Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023,Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kementerian PANRB.
Plt Kepala Otorita IKN itu juga mengatakan IKN akan menjadi kota masa depan yang berkelanjutan. Sebab, pemerintah memiliki tiga prinsip dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. "Kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan," ujar Basuki.
Lebih lanjut soal keberlanjutan lingkungan, Basuki mengatakan IKN dibangun dengan konsep rewilding atau meliarkan kembali. Kawasan yang sebelumnya merupakan hutan tanaman industri (HTI) eucalyptus itu kini ditanami ratusan tanaman dari luar.
"Dengan rewilding, burung rangkok datang ke IKN. Banyak burung endemik datang," kata Basuki. "Kalau monokultur, tidak ada fauna yang datang."
Basuki juga mengklaim kualitas udara di IKN baik dan sehat. Menurutnya, hal ini berbeda dengan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. "Anak-anak kita di Jabodetabek rentan penyakit. Tapi di sana (IKN) air quality di level 6. Sangat sehat," kata Basuki.
Meski pemerintah mengklaim IKN akan berdampak pada pemerataan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat lokal terdampak proyek tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Seorang Pemangku Adat Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Asmin, masih terbayang konflik masyarakat dengan perusahaan yang terjadi sebelum IKN. Ia bercerita bagaimana masyarakat adat Pemaluan kehilangan sumber penghidupan. Musababnya, perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri itu menguasai lahan berkebun warga.
“Pembangunan IKN membuat kami khawatir, apalagi ini proyek pemerintah,” kata Asmin sembari menyeruput secangkir kopi hitam di rumah Ketua RT05 Pemaluan, Minggu, 11 Agustus 2024. Saat
Terlebih, tanda-tanda penguasaan sudah ada tanda penguasaan lahan masyarakat Pemaluan oleh pemerintah. Salah satunya, lahan untuk pembangunan Tol IKN seksi 6A dan 6B. Sebagai Pemangku Adat Pemaluan, Asmin tidak mendengar kata permisi dari pemerintah tapi land clearing sudah dilakukan.
“Tiba-tiba, kok, ada (land clearing). Kami resah juga. Belum ada kesepakatan dengan kami,” ujar Asmin.
Salah satu warga terdampak tol 6A adalah Alfian, 44 tahun, yang belum mendapat ganti rugi penuh. Ia kehilangan lahan sawit 7.000 m2 tapi baru mendapat ganti rugi Rp 3 juta atau setara 10 m2. “Waktu itu Kementerian PUPR bilang mau bayar, yang penting, (proyek) mereka masuk dulu,” kata Alfian.
Menurutnya, pembayaran ganti rugi tertunda lantaran lahannya diklaim sebagai aset dalam penguasaan (ADP) pemerintah. Padahal, lahan tersebut merupakan lahan miliknya, sudah turun temurun dari nenek moyang. “ADP yang masuk ke lahan saya, bukan lahan saya masuk ke ADP,” tuturnya.
Namun belakangan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim pihaknya menyiapkan Rp 140 miliar untuk mengganti rugi warga terdampak. anti rugi itu disiapkan untuk warga yang lahannya bakal digunakan untuk proyek tol seksi 6a dan 6b, pengendali banjir Sepaku, serta Masjid IKN. Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini mengacu pada Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.
Pilihan Editor: Diduga Tidak Periksa Barang Kaesang dan Erina Gudono, Bea Cukai Didesak Beri Penjelasan Publik
