Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Setuju Konsesi Kelola Tambang Ormas Keagamaan: Apa Salahnya?

image-gnews
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024 dihadiri presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan beberapa hal. Salah satunya perihal izin tambang oleh ormas keagamaan yang dianggap berjasa pada negara. 

Sebelumnya izin tambang kepada ormas keagamaan telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo.  Saat ini sejumlah ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, meski mereka menuai banyak kritik dari publik. Prabowo beranggapan Keputusan Presiden Jokowi dalam pemberian izin ini berguna agar kekayaan serta asset negara bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya. Kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia,"ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kelompook-kelompok keagamaan tersebut juga turut memberikan kontribusi mereka bagi rakyat Indonesia. Misalnya dengan pendirian sekolah, pesantren, universitas, dan rumah sakit. 

"Apa salahnya kita memperkuat ekonominya, orang-orang yang cinta rakyat dan cinta Tanah Air, apa salahnya?," kata dia.

Melansir dari majalah.tempo.co, sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta waktu untuk mengkaji urusan tersebut. Pada akhirnya tawaran dari Presiden Joko Widodo mereka iyakan. 

Keputusan itu tertuang dalam rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada 13 Juli 2024. Adapun forum tersebut dikatakan dihiasi dengan banyak protes lantaran keputusan pengurus dianggap bertentangan dengan fatwa Majelis Hukum dan Hak Asasi Muhammadiyah pada 11 Mei 2024, yang menyatakan pemberian izin usaha tambang secara langsung tanpa lelang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sekaligus rawan korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faktnya, sejumlah pengurus di beberapa daerah juga menolak tawaran izin tambang, karena dianggap mengancam kelestarian linhkungan. Bahkan beberapa pengurus juga dikatakan mendapatkan dampak langsung dari perambangan tersebut.

Sebelum Muhammadiayah, Pengurub Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terlebih dahulu menerima tawaran pengelolaan tambang ini yang diduga erat kaitannya dengan balas jasa politik pada pemilihan umum lalu.

Selain isu tambang, Prabowo juga bicara banyak di acara tersebut. Salah satunya perihal isu kekuasaan, juga hubungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Prabowo menepis isu yang menuding soal keretakan hubungannya dengan Jokowi. "Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak, retak di mana retaknya? Selalu mau adu domba," kata Prabowo pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Prabowo bercerita hubungannya dengan Jokowi dulu memang seperti dua kubu. Jokowi pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019. Pada masa-masa itu, Prabowo kalah dua kali dari Jokowi. Namun, Prabowo mengungkap saat ini mereka bisa bekerja sama. Menurut Prabowo, dia telah melihat kinerja Jokowi dari dekat dan mengakuinya. 

MICHELLE GABRIELA  | KARUNIA PUTRI | AISYAH AMIRA WAKANG

Pilihan Editor: Prabowo Masih Ungkit Lagi Soal Nilai 11 dari 100 yang Dulu Diberikan Anies Baswedan, Terakhir di Kongres PAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dasco Sebut Situs Palsu Gerindra yang Singgung Akun Fufufafa Sudah Dilaporkan ke Kominfo

6 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan penambahan jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Sebut Situs Palsu Gerindra yang Singgung Akun Fufufafa Sudah Dilaporkan ke Kominfo

Dasco mengklaim sudah melaporkan situs palsu Gerindra ke Kominfo. Situs palsu itu menyinggung soal akun Fufufafa dan dinilai upaya mengadu domba.


Prabowo Disebut-sebut Akan Bentuk Kabinet Zaken, Pengamat: Hanya Gimik Politik

6 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Disebut-sebut Akan Bentuk Kabinet Zaken, Pengamat: Hanya Gimik Politik

Pengamat politik Khafidlul Ulum menilai rencana pembentukan kabinet zaken oleh Prabowo itu sebagai gimik politik semata.


Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Terdakwa Korupsi Timah Kwan Yung dan Tamron

7 jam lalu

Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah Tamron Tamsil alias Aon akan dihadirkan jaksa dalam lanjutan sidang perintangan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil alias Akhi yang akan digelar di PN Pangkalpinang, Rabu Besok, 10 Juli 2024. Tempo/Servio Maranda
Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan Terdakwa Korupsi Timah Kwan Yung dan Tamron

Majelis hakim menolak eksepsi dari tim penasihan hukum terdakwa Kwan Yung alias Buyung dan Tamron alias Aon dalam sidang korupsi timah.


Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

8 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN


Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Penerapan UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing

8 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Penerapan UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing

Partai Buruh berharap Prabowo Subianto meninjau ulang UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan dan menghapus outsourcing.


Said Iqbal Undang Prabowo ke Acara Kebangkitan Kelas Buruh

8 jam lalu

Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Surya Paloh mengatakan telah bersepakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan bertekad melakukan segala upaya untuk menyukseskan pemerintahan ke depan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Said Iqbal Undang Prabowo ke Acara Kebangkitan Kelas Buruh

Said mengklaim bahwa Prabowo mau menghadiri acara itu usai dirinya menemui Dasco.


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

8 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


Zulhas Sebut Kakao Bakal jadi Komoditas Andalan Prabowo

10 jam lalu

Kementerian Perindustrian menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri. Foto. TEMPO/Hariandi Hafid
Zulhas Sebut Kakao Bakal jadi Komoditas Andalan Prabowo

Mendag Zulhas menyebut industri kakao dan cokelat akan menjadi andalan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa?


Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

10 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

Proses transisi ke pemerintahan Prabowo dikawal langsung oleh Presiden Jokowi dengan penyampaian sejumlah arahan dalam sidang kabinet terakhir.


3 Pesan Penting Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo

11 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
3 Pesan Penting Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo

Jokowi berharap pemerintahan baru dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.