TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa nilai atau kisaran harga makanan bergizi gratis yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar di Jakarta Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per porsi. Program makan bergizi gratis adalah salah satu janji kampanye presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini mulai disiapkan sekaligus diadakan sejumlah uji coba di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.
"'Pas'-nya antara Rp 20.000 - Rp 25.000 per porsi, yang memasak juga dapat keuntungan. Mereka kan juga harus mengantar dan menyiapkan sampai di tempat," kata Heru usai meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN Cipayung 04 Pagi, Jakarta Timur, Senin, 26 Agustus 2024.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan tiga kali uji coba makanan bergizi gratis kepada siswa Sekolah Dasar (SD). "Hari ini adalah uji coba yang ketiga, bisa diberikan saat sarapan pagi, bisa makan siang, sesuai dengan waktunya anak-anak sekolah," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencoba berbagai menu dengan harga makanan yang variatif dan menyeimbangkan gizi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. Namun, porsi Rp15.000 dianggap kurang ideal.
"Mengenai nilai rupiah kami (Pemda DKI) tidak batasi, bisa Rp15.000, Rp20.000, Rp25.000. Kita lihat kalau Rp15.000 kemarin kurang bagus, 'pas'-nya antara Rp 20.000-Rp25.000 per porsi. Yang penting buat kami adalah kalorinya (400 kalori) tersampaikan kepada anak-anak," kata Heru.
Yang jelas, kata Heru, porsi makanan yang diberikan memiliki gizi seimbang.
Dalam peninjauannya di SDN 04 Cipayung, kata dia, para siswa sangat suka dengan menu yang disajikan. Yaitu berupa nasi, telor dadar, jagung, sayur capcay, tempe orek dan anggur dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp25.000 per porsi.
"Kami lihat kesukaan mereka apa. Tadi sayurnya habis, buahnya dimakan, telurnya habis, nasinya separuh dimakan, (porsinya) kebanyakan tadi saya lihat," ujarnya.
Pilihan Editor: Diduga Tidak Periksa Barang Kaesang dan Erina Gudono, Bea Cukai Didesak Beri Penjelasan Publik
