TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, menyebutkan penguatan rupiah saat ini lebih didorong dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat daripada faktor politik.
"Yang pertama bahwa in relatif faktor-faktor fundamental ekonominya menjadi lebih kuat. Yang kedua, kita belajar banyak di dalam dua dekade ini bagaimana perkembangan politik itu pada akhirnya lebih sedikit pengaruhnya ketimbang faktor ekonomi dan itu yang dibaca market," ujarnya di Bali, Sabtu, 24 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Erwin menjelaskan, investor asing di sektor riil yakin dan kembali lagi masuk ke pasar keuangan domestik setelah faktor-faktor ketidakstabilan global mereda. Selain ke sektor riil, penanam modal juga investasi di portofolio karena optimisime akan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sejumlah faktor fundamental ekonomi yang kuat itu di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi di sekitar 5 persen di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen dalam kurun waktu yang lama. Hal-hal tersebut menunjukkan keberlanjutan dari pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Bila faktor-faktor fundamental baik eksternal maupun internal digabungkan, menurut Erwin, hal tersebut mempengaruhi pergerakan rupiah khususnya pergerakan modal. "Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan politik in relative menjadi tidak sebesar sebelumnya," tuturnya.
Saat penutupan perdagangan Jumat kemarin, nilai tukar rupiah ditutup naik 108 poin atau 0,69 persen menjadi Rp 15.492 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.600 per dolar AS.
"Sekarang dengan lebih kokohnya ekonomi Indonesia sekali lagi in relative terhadap global seharusnya Indonesia lebih diperhatikan oleh investor global maupun domestik. Mungkin itu yang menyebabkan saat ini faktor-faktor politik domestik tidak sebesar yang sebelumnya karena ada penguatan faktor-faktor lain yang lebih fundamental," katanya.
Penguatan rupiah ini terjadi meski sejumlah demonstrasi terjadi di beberapa daerah yang mempersoalkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk di Jakarta, Jawa Barat, Aceh dan Makassar.
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas super kilat pada Rabu lalu, 21 Agustus 2024 oleh Badan Legislasi DPR RI. Pembahasan itu juga dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada sehari sebelumnya soal syarat pencalonan pada pilkada.
Pilihan Editor: Imbas Demo Kawal Putusan MK, Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level 15.600 per Dolar AS
