TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dalam acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.
"Gapensi memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden sebagai Bapak Konstruksi Indonesia," kata Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Nurdin.
Andi Rukman menyerahkan secara langsung sebuah helm baja kepada Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut sebagai simbol Bapak Konstruksi Indonesia.
Ketua Umum Gapensi menyampaikan penghargaan karena Jokowi dinilai konsisten melaksanakan janji-janji pembangunan dalam kampanyenya dahulu.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik selama masa pemerintahan Jokowi. "Terima kasih Bapak Presiden tidak henti-hentinya membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Andi.
Ia berharap agar Pemerintah bisa menjadikan tanggal 8 Januari, yang bertepatan dengan tanggal berdirinya Gapensi, sebagai Hari Konstruksi Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sejak awal pemerintahannya 10 tahun lalu memang berfokus pada pembangunan infrastruktur, baik untuk konektivitas, layanan dasar, pangan, maupun industri.
"Tadi angka-angkanya, berapa kilometer jalan tol, jalan nasional, sudah disampaikan semua di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang, dan kecil, airport baru, sudah disampaikan semua. Saya yakin ini juga kontribusi besar dari Gapensi, baik pusat maupun di daerah," katanya.
Jokowi berpesan agar Gapensi dalam kontribusinya terhadap pembangunan tidak hanya membangun bangunan beton saja, tetapi juga memikirkan estetika, keindahan, lanskap, dan aspek lingkungan.
Soeharto Bapak Pembangunan
Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Tap MPR No V tahun 1983, bersamaan dengan pengangkatan kembali mantan Pangkostrad itu sebagai Presiden RI untuk ketiga kalinya.
Sebelum pemberian gelar itu, di TVRI hampir tiap hari ada berita tentang pernyataan dari sejumlah tokoh, pimpinan daerah, organisasi menyuarakan kebulatan tekad mendukung pemberian gelar Soeharto sebagai Bapak Pembangunan RI, yang akhirnya ditanggapi MPR dengan mengeluarkan Ketetapan tersebut.
Waktu itu, Soeharto dipuji-puji berhasil membangun Indonesia dengan mendirikan sekolah, ruah sakit, puskesmas, dan infrastruktur lain melalui Pembangunan Lima Tahunan (Pelita).
Namun dia dipandang anti-demokrasi sehingga muncul gelombang anti-Soeharto dalam gerakan Reformasi 1998. Soeharto kemudian mundur dan berakhirlah era Orde Baru yang berkuasa 32 tahun.
Dikritik Megawati
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik penyematan gelar 'Bapak Pembangunan' yang melekat pada Presiden Kedua RI Soeharto.
Megawati menilai Soeharto lebih memilih pembangunan infrastruktur ketimbang sumber daya manusia. "Apa pembangunannya? Karena kalau bagi kami, pembangunan paling penting adalah pembangunan mental bangsa, bukan fisik," kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Mega mengatakan terjadi proses de-Soekarnoisasi selama pembangunan di masa Soeharto. Dia menilai ada proses mereduksi nilai-nilai dan gagasan proklamator, Soekarno, selama Soeharto berkuasa. "Waktu itu beliau melakukan de-Soekarnoisasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Mega turut mengungkap bahwa dirinya sempat kesulitan memperoleh pendidikan Soekarnois saat masih muda. Dia merasa dirinya dan kawan-kawan seangkatannya menjadi korban Soeharto.
"Saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi dalam cara berpikir dan berpolitiknya. Saya sendiri sampai hari ini tidak mengerti. Saya jadi korban juga, temen-temen saya," tuturnya.
Tak sampai di situ, Mega meminta agar generasi muda tak melupakan nilai-nilai Soekarno agar sumber manusia Indonesia dapat mendasarkan diri kepada Pancasila. "Soekarno itu sosok yang visioner, melihat kita kaya raya dan berbudaya," ucapnya.
Soeharto merupakan Presiden Indonesia kedua setelah Soekarno. Ia berkuasa mulai 1967 hingga 21 Mei 1998.
ANTARA | SAVERO ARISTIA WIENANTO
PILIHAN EDITOR Persis, NU dan Muhammadiyah Sama-sama Terima Tawaran IUPK Jokowi, Apa Perbedaan Alasan Mereka?
