TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana penerapan bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur. Ia belum bisa memastikan apakah jenis BBM ini bakal dirilis 1 September mendatang.
"Lagi dimatangkan," ujar Arifin Tasrif ketika ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Ia mmenjawab pertanyaan wartawan soal rencana produksi jenis BBM itu.
Arifin Tasrif juga belum bisa memastikan apakah BBM rendah sulfur itu bakal disubsidi pemerintah. "Lagi dibahas," ujarnya.
Sebelumnya, ihwal BBM rendah sulfur, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah mengambil langkah seiring isu polusi yang semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, bahan bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang masalah tersebut.
“(BBM) kita sulfur tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan ketika ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar bahan bakar kita makin bersih.”
Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan soal kesiapan dan ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas harga bahan bakar minyak, harganya bisa semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.
“Kalau pemerintah kan pasti melihat dari sisi suplai ada, masyarakat tetap terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa dipastikan,” kata Dadan.
Selain mengkaji kesiapan penggunaan BBM rendah sulfur, Dadan mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memastikan tidak ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dadan mengatakan pemerintah akan tetap menyediakan suplai BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Namun karena subsidi BBM selama ini sering bocor ke kalangan mampu yang tidak berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. "Dipastikan siapa yang layak mendapat Pertalite," ujarnya.
Pilihan Editor: Kebakaran di SPBU Colomadu Karanganyar, Muncul Percikan Api di Mobil usai Pengisian BBM
