TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang aparat penegak hukum.
"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.
Bahlil memperingatkan jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, hal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak hukum untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM. "Bisa mengerti maksud saya? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, nanti penegak hukum di (Kementerian) ESDM itu akan lebih banyak lagi," tutur Bahlil.
Ia juga menyatakan bahwa telah bertemu dengan seluruh staf di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut, ia menginstruksikan agar tidak ada lagi “gerakan tambahan” dari internal kementerian. "Jadi, tadi saya sudah ketemu dengan seluruh staf di Ditjen Minerba saya katakan jangan buat gerakan tambahan terlalu banyak. Teman-teman pengusaha juga, saya akan menerapkan aturan untuk menyusun semua perizinan jangan lagi konsultan," ucap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti peran konsultan dalam proses perizinan di sektor tambang. Ia mengatakan bahwa ada beberapa konsultan yang membuat proses lebih rumit dengan menciptakan catatan-catatan yang tidak perlu, seperti menyebut adanya “jatah” untuk pejabat tertentu, meskipun kenyataannya tidak ada. Hal ini, menurutnya, hanya mempersulit dan memperpanjang proses perizinan.
Ia juga mengakui bahwa lambatnya proses perizinan sering kali menjadi alasan bagi para pengusaha untuk mencari jalan pintas. Menurut dia, para pengusaha tambang cenderung mencari cara cepat untuk menyelesaikan masalah mereka jika proses yang dijalankan oleh kementerian terlalu lama. Hal inilah yang sering memicu terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan.
Ia mengajak semua pihak untuk secara bertahap mengurangi praktik-praktik yang tidak sehat, meskipun tidak harus langsung bersih secara total. Baginya, perbaikan secara bertahap sudah merupakan langkah yang positif. "Kalau bapak membuat lama. Mereka ingin cepat, caranya begitu, lahirlah masalah. Nah, saya mohon kita buat insaflah. Kalau tidak bisa insaf 100 persen, buatlah insaf bertahap," terang Bahlil.
Sebagai mantan pengusaha, Bahlil menyatakan bahwa dirinya memahami situasi yang dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa sebagai seorang menteri, ia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban di sektor tambang.
Bahlil mengaku menjalankan tugas tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Karena saya diperintah oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden (terpilih) Prabowo untuk menertibkan yang tidak tertib. Yang sudah setengah tertib kita naikkan skala prioritasnya untuk tertib. Tapi kalau semua rusak sama sekali, terpaksa saya eksekusi dengan cara-cara lama," tegas Bahlil.
Pilihan editor: AHY Klaim Telah Melindungi Hak Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat
