Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Penuh Tantangan, Pengamat CITA: Risiko Politik

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri rapat kerja lanjutan bersama Badan Anggaran DPR, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaparkan pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen.

Penerimaan sepanjang tahun ini diperkirakan meleset, bendahara negara memproyeksikan pendapatan dari pajak sepanjang 2024 adalah 96,6 persen dari target. Ia mengatakan seretnya pajak disebabkan penurunan harga komoditas seperti CPO atau minyak sawit mentah, batubara dan tembaga. Hal ini terlihat dari penurunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan sebesar 35 persen, khususnya di industri pertambangan dan pengolahan.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengerek penerimaan. “Opsi kebijakan sulit dilakukan karena adanya risiko politik,” ujarnya kepada Tempo 11 Juli 2024.

Tantangan politik yang dimaksud Fajry adalah dalam bentuk penolakan masyarakat. Ia mencontohkan belum lama banyak kebijakan pemerintah seperti Tapera yang akhirnya ditunda bahkan dibatalkan. Aturan lain juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra. “Ini risiko politik,” ujarnya lagi. 

Ia berujar, intensifikasi yang sedang dilakukan oleh otoritas perpajakan, merupakan cara yang dapat dilakukan dan paling umum. Pemerintah juga tidak bisa memaksakan peningkatan penerimaan tanpa melihat kondisi perusahaan atau dunia usaha. Karena hal itu bisa mengganggu ekonomi. Ia menyarankan pemerintah meningkatkan kualitas belanja dan revisi target penerimaan pajak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, penerimaan dari PPh badan diperkirakan masih akan berat tahun ini. Karena kinerja perusahaan yang menurun. Potret penerimaan tahun ini disebabkan karena beberapa perusahaan mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke 2023 akibat pelemahan harga komoditas.  Ia berujar, kemungkinan akan ada penurunan besaran angsuran PPh Badan untuk sisa bulan 2024 secara akumulatif. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak secara keseluruhan. 

Adapun target penerimaan pajak sepanjang 2024 adalah sebesar Rp 1.988,9 triliun. Kementerian keuangan memaparkan outlook atau perkiraan penerimaan pada 2024 akan mencapai Rp 1.921 triliun atau hanya 96,6 persen dari target. 

Pilihan Editor: Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Faisal Basri Sebut untuk Bayar Bunga Utang Harus Berutang Lagi, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

12 jam lalu

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri (kiri) dan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. Pada diskusi tersebut Faisal Basri mengungkapkan dampak dari turunnya nilai tukar rupiah yang kini menjadi Rp16.400 per dolar AS yang akan mengakibatkan kenaikan harga pangan hingga Bahan Bakar Minyak (BBM). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini: Faisal Basri Sebut untuk Bayar Bunga Utang Harus Berutang Lagi, PBNU Berencana Beli Lahan 100 Hektare di IKN

Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam RAPBN 2025 pemerintah menghadapi defisit keseimbangan primer yang memaksa negara terus berutang.


Ramai soal RUU Pilkada, Rektor Universitas Paramadina Sebut Rakyat Berhak Balik Membangkang dan Tak Bayar Pajak

13 jam lalu

Ramai soal RUU Pilkada, Rektor Universitas Paramadina Sebut Rakyat Berhak Balik Membangkang dan Tak Bayar Pajak

Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menyatakan rakyat sah-sah saja balik membangkang atas pembahasan kilat revisi RUU Pilkada. Kenapa?


Jokowi Panggil Sri Mulyani saat Heboh Demo Revisi UU Pilkada

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Panggil Sri Mulyani saat Heboh Demo Revisi UU Pilkada

Presiden Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 22 Agustus 2024.


Cara Menonaktifkan NPWP Secara Online

21 jam lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Cara Menonaktifkan NPWP Secara Online

Menonaktifkan NPWP secara online bisa dilakukan dengan mengisi formulir penghapusan NPWP yang berbentuk elektronik.


Indef Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Urgensi BMAD Ubin Keramik

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Indef Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Urgensi BMAD Ubin Keramik

BMAD ubin keramik tinggal tunggu restu Menkeu Sri Mulyani. Indef minta tinjau ulang.


DJP Wanti-Wanti Penipuan Lewat Email Tagih Pajak ke Masyarakat

1 hari lalu

Penipuan modus spoofing mengatasnamakan DJP
DJP Wanti-Wanti Penipuan Lewat Email Tagih Pajak ke Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewanti-wanti adanya penyaruan mengatasnamakan Email DJP


APBN 2025 Bakal Kian Berat, Politikus Nasdem Ini Berharap Menkeu Era Prabowo seperti Sri Mulyani

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
APBN 2025 Bakal Kian Berat, Politikus Nasdem Ini Berharap Menkeu Era Prabowo seperti Sri Mulyani

Anggota Komisi XI sekaligus politikus Nasdem Fauzi Amro berharap Menkeu era Prabowo mampu mengelola APBN 2025 yang dinilai bakal kian berat.


Sri Mulyani Perkenalkan Keponakan Prabowo yang Menjadi Wakil Menteri Keuangan ke DPR

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Perkenalkan Keponakan Prabowo yang Menjadi Wakil Menteri Keuangan ke DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkenalkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang sekaligus keponakan Prabowo Subianto ke Komisi Keuangan DPR.


Kasus KDRT ASN Ditjen Pajak ke Istri di Bekasi, Polisi: Naik Penyidikan

1 hari lalu

Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Shutterstock
Kasus KDRT ASN Ditjen Pajak ke Istri di Bekasi, Polisi: Naik Penyidikan

KDRT yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak terhadap istrinya berinisial M, 32 tahun.


Genjot Penerimaan Pajak Tahun Depan Rp 2.189,3 Triliun, Kemenkeu Beberkan 2 Strategi Besar

1 hari lalu

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Wamenkeu menegaskan upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three lines of defense. Tempo/Tony Hartawan
Genjot Penerimaan Pajak Tahun Depan Rp 2.189,3 Triliun, Kemenkeu Beberkan 2 Strategi Besar

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan ada dua strategi menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2025.