TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.
"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas organisasi," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memberi keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Hal itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, usai menemui Presiden Jokowi yang berlangsung selama hampir satu setengah jam.
Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.
Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.
"Ada sejumlah saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.
Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.
"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.
Gus Yahya menambahkan bahwa NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN.
Di luar rencana PBNU, Otorita IKN pada September mendatang akan menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap ke-8 yang melibatkan 7 investor.
"Ada tujuh, ada tujuh investor yang mau groundbreaking (di IKN)," kata Menteri PUPR yang juga Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu.
Tujuh investor tersebut di antaranya bangunan pendidikan dan hotel. "(Sektor yang groundbreaking) ada pendidikan, hotel, properti, sport center," ungkap Basuki.
Meski begitu, Basuki tak menyebutkan jumlah nilai investasi groundbreaking tersebut. "Belum tahu (nilai investasinya)," imbuh Basuki.
OIKN juga mencatat, terdapat total 45 investor yang telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tahap 1 sampai dengan tahap 6. Sedangkan pada groundbreaking tahap 7 yang dilaksanakan 12 Agustus 2024 melibatkan empat investor.
Peletakan batu pertama untuk investor tahap ketujuh di IKN diikuti oleh empat investor swasta dalam negeri, yaitu BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.
Biaya Perawatan Rp26 Triliun
Basuki Hadimuljono minta kepada DPR tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun pada 2025 untuk pemeliharaan gedung dan sejumlah sarana dan prasarana yang telah dibangun di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dia mengatakan bahwa seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sebelumnya dibangun menggunakan APBN akan dipelihara oleh OIKN dengan menggunakan dana yang diusulkan tersebut.
Pemeliharaan diperlukan terhadap Istana dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, komplek perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, termasuk jalan dan air minum.
"OIKN akan kita serahin untuk memelihara, terutama bangunan bangunan yang sudah kita bangun tahun ini, jalan, air minum, kantor-kantor, hunian ASN yang 47 Tower ASN," katanya.
Selain itu, Basuki juga mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur yang sudah dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN.
"Akan kita serahkan untuk dioperasikan oleh OIKN termasuk membangun bagian-bagian yang harus dibangun oleh OIKN," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan dukungan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024 sebesar Rp41,41 triliun.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, progres pelaksanaan paket fisik IKN per 20 Agustus 2024 sebanyak 108 paket adalah 50,4 persen dengan rincian progres Batch 1 yaitu pada tahun sebelumnya sebanyak 40 paket dengan progres 91,4 persen, Batch 2 sebanyak 31 paket dengan progres 56,3 persen.
Batch 3 sebanyak 37 paket dengan progres 14 persen yang digunakan untuk kegiatan, antara lain infrastruktur sumber daya air sebesar Rp1,54 triliun di antaranya untuk Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan progres 100 persen, kemudian Embung KIPP progres 100 persen sebanyak 22 embung, serta untuk Penanganan Banjir Sungai Sepaku IKN dengan progres 51 persen.
Sedangkan kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp18,91 triliun, antara lain untuk Jalan Tol IKN 3A dengan progres 83 persen, kemudian Jalan Tol IKN 3B dengan progres 96 persen, Jalan Tol IKN 5A progres 91 persen.
Lalu duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang saat ini progresnya sudah 100 persen, dan Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN progres 84 persen.
Kemudian infrastruktur permukiman sebesar Rp12,91 triliun, antara lain untuk Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 dengan progres 100 persen, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara dengan progres 93 persen yang kemarin telah dipakai untuk upacara 17 Agustus 2024.
Gedung Istana Garuda dengan progres 93 persen, Instalasi Pengolahan Air Minum progres 92 persen, Jaringan Perpipaan Transmisi SPAM Sepaku Paket 2 progres 99 persen, dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) Tahap 1 progres 97 persen, Kantor Kementerian Koordinator 4 progres 92 persen.
Kegiatan infrastruktur perumahan sebesar Rp8,05 triliun, antara lain untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 34 rumah dengan progresnya hampir 100 persen, Hunian Polri dan BIN progres 82 persen, Hunian ASN 4 progres 80 persen, dan Hunian Paspampres progres 63 persen.
Menurut Basuki, dari 47 tower rusun hunian ASN yang dibangun di IKN, pada saat ini akan selesai 12 tower rusun dan nanti secara bertahap diharapkan dapat selesai 100 persen pada akhir tahun ini.
Pilihan Editor BMKG Ajak Pemerintah Siaga Gempa Megathrust, Daerah Mana Saja?
