Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Impor Jomplang Versi BPS dan Eksportir, Zulhas: Kami Ingin Cari di Mana Salahnya

image-gnews
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menemui awak media usai mengadakan pembicaraan tertutup di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menemui awak media usai mengadakan pembicaraan tertutup di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelidiki perbedaan data impor yang sangat besar antara data versi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

Keputusan itu diambil setelah kedua pihak mengadakan pertemuan tertutup di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, kedua pihak menemukan perbedaan data yang besar dalam pertemuan itu. Dia mencontohkan, BPS mencatat impor sebesar US$ 100 juta. Tapi data dari luar negeri bisa mencapai US$ 300 juta. “Bedanya jauh, jomplang. Ini yang kami ingin cari di mana salahnya,” kata dia, ditemui usai pertemuan.

Zulhas mengatakan, perbedaan data impor itu terutama berasal dari tujuh komoditas impor dari berbagai negara yang rencananya akan dipagari dengan bea masuk yang tinggi. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Untuk menyelidiki perbedaan data itu, Zulhas mengatakan akan membentuk Satgas dengan melibatkan instansi-instansi lain. Dia mengaku masih akan mempelajari instansi mana saja yang akan dilibatkan. Satgas itu bertugas menyelidiki letak-letak perbedaan data impor dari sumber dalam dan luar negeri itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Satgas itu pertama-tama akan memeriksa kondisi lapangan. Pengecakan itu bertujuan memastikan apakah benar banyak terjadi impor ilegal. Selain itu, Satgas akan memeriksa kode Harmonised System (HS) yang diduga sering disalahgunakan.

“Nanti yang membentuk Satgas adalah Kemendag bersama teman-teman dari Kadin dan lain-lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Satgas akan memeriksa kondisi lapangan, melihat kembali data kode HS, dan penerapan safeguard mendatang. Menurut dia, penerapan safeguard tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor. “Ini tantangan kita bersama,” kata dia.

Pilihan Editor: Rencana Bea Masuk 7 Barang Impor, Zulhas: KPPI dan KADI Sedang Selidiki Impor 3 Tahun Terakhir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

9 jam lalu

Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri, R. Wahyu Suparyono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas mengenai kinerja perusahaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi demurrage terulang. Apa saja?


Kelas Menengah Jatuh Miskin, BPS: Buat Perekonomian Tidak Tahan Guncangan

12 jam lalu

Warga berbelanja di sebuah mall di Jakarta, Senin, 2 September 2024. Pandemi Covid-19 disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab penurunan kelas menengah di Indonesia. TEMPO/Subekti
Kelas Menengah Jatuh Miskin, BPS: Buat Perekonomian Tidak Tahan Guncangan

Data BPS menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Apa dampaknya?


Walhi Kecam Keputusan Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali: Pemerintah Rugi 5 Kali Lipat

13 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Walhi Kecam Keputusan Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali: Pemerintah Rugi 5 Kali Lipat

Walhi mengecam keras keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut.


Dasco Benarkan Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers usai menjenguk pengunjuk rasa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sufmi Dasco mengatakan telah menandatangani surat sebagai penjamin untuk 50 orang pengunjuk rasa yang diamankan pada aksi menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Dasco Benarkan Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo.


Kabinet Prabowo Disebut Bakal Gemuk, Ada Apa?

14 jam lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kabinet Prabowo Disebut Bakal Gemuk, Ada Apa?

Kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan gemuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian baru.


Bappebti Panggil Indodax Buntut Kasus Dugaan Peretasan

18 jam lalu

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan Tesla menambah deretan perusahaan korporasi yang membeli Bitcoin senilai jutaan dolar atau triliunan rupiah. Sebelumnya, sederet perusahaan seperti Microstrategy Inc, Square, Tudor Investment Corp, JP Morgan, Citibank dan Paypal yang menyediakan pembayaran dengan Bitcoin. REUTERS/Dado Ruvic
Bappebti Panggil Indodax Buntut Kasus Dugaan Peretasan

Indodax tengah melakukan penutupan sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua sistem beroperasi dengan baik.


Teten Pastikan Aplikasi Temu asal Cina Belum Daftar Izin: Baru Urus HAKI

2 hari lalu

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki usai menerima audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Teten Pastikan Aplikasi Temu asal Cina Belum Daftar Izin: Baru Urus HAKI

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki angkat bicara soal status aplikasi e-commerce asal Cina, Temu.


Zulhas Buka Keran Ekspor Pasir Laut Lagi, Apa Saja Syarat yang Harus Dipenuhi Eksportir?

2 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Zulhas Buka Keran Ekspor Pasir Laut Lagi, Apa Saja Syarat yang Harus Dipenuhi Eksportir?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas kembali membuka keran ekspor pasir laut. Hal ini diatur dalam dua revisi Permendag di bidang ekspor.


Jokowi Pamit ke Pedagang Pasar di Deli Serdang: Maaf, Kalau Ada Kebijakan yang Kurang Berkenan

2 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024. Foto: Tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi Pamit ke Pedagang Pasar di Deli Serdang: Maaf, Kalau Ada Kebijakan yang Kurang Berkenan

Presiden Jokowi berpamitan kepada para pedagang saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada hari ini.


Terbitkan Aturan Ekspor Kratom, Kemendag: Tingkatkan Nilai Tambah dan Beri Kepastian Hukum

3 hari lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Terbitkan Aturan Ekspor Kratom, Kemendag: Tingkatkan Nilai Tambah dan Beri Kepastian Hukum

Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal tentang tata niaga ekspor kratom yang dipimpin Presiden Joko Widodo