Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Perbedaaan Pemberlakukan antara Biaya Hak Penggunaan Starlink dan BHP Seluler

image-gnews
Layanan internet berbasis satelit, Starlink sudah dipasang di sepuluh titik fasilitas publik di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dok: Otorita IKN
Layanan internet berbasis satelit, Starlink sudah dipasang di sepuluh titik fasilitas publik di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dok: Otorita IKN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyebutkan terdapat dasar hukum yang berbeda antara pengenaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk layanan internet berbasis satelit yakni Starlink dengan BHP untuk para penyelenggara telekomunikasi seluler.

Dilansir dari Antaranews, Ismail mengatakan memang keduanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Namun, untuk Starlink kategorinya berbeda karena BHP yang dikenakan harus memenuhi Izin Stasiun Radio (ISR) untuk layanan satelit. "PP No. 43 Tahun 2023 tersebut ditetapkan setelah melalui serangkaian konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dan tahapan harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait lainnya,” kata Ismail di Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024, dikutip dari Antaranews

Maka dari itu, penghitungan BHP Starlink tentunya berbeda dengan BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang dikenakan kepada penyelenggara telekomunikasi seluler. Ismail memastikan bahwa Starlink membayar BHP ISR sesuai dengan kewajibannya dan tidak mendapatkan perlakuan khusus.

"Besaran BHP ISR yang dikenakan kepada Starlink yang benar adalah sekitar Rp23 Miliar per tahun,” kata Ismail, dikutip dari Antaranews

Hal itu juga disampaikan Ismail menanggapi pemberitaan di salah satu media massa yang menyebutkan angka BHP berada dikisaran Rp2 miliar per tahun.

Lebih lanjut ia pun menambahkan peran Direktorat Jenderal (Ditjen) SDPPI dalam melaksanakan pengenaan BHP ISR untuk setiap pelaku industri mengikuti sesuai dengan aturan yang ada.

"Peran dari Kementerian Kominfo adalah menghitung dan menetapkan besaran BHP ISR untuk penyelenggara satelit dengan berdasarkan pada formula dan indeks yang telah ditetapkan dalam regulasi, baik PP No. 43 Tahun 2023 maupun aturan pelaksanaannya, untuk kemudian ditagihkan kewajiban BHP tersebut kepada penyelenggara satelit bersangkutan,” jelasnya, dikutip dari Antaranews

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ismail juga menegaskan BHP Seluler yang melekat pada Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) berbeda dengan BHP Satelit yang berupa ISR. Menurutnya, BHP IPFR seluler bersifat eksklusif yang artinya satu pita frekuensi hanya untuk satu pemegang izin dan untuk satu wilayah layanan.

Sedangkan BHP ISR Satelit tidak bersifat eksklusif sehingga satu pita frekuensi tertentu tidak hanya digunakan oleh satu pemegang izin, melainkan bersama-sama dengan penyelenggara satelit lain.

"Penggunaan frekuensi untuk satelit menggunakan pola sharing frekuensi melalui pemanfaatan slot orbit yang berbeda atau pembagian wilayah cakupan, yang menjadikannya tidak eksklusif di satu pita frekuensi tertentu. Hal yang sama juga terjadi untuk layanan Starlink,” jelasnya, dikutip dari Antaranews

Ia kemudian menyebutkan bahwa ISR apabila disesuaikan dengan ketentuan regulasi durasi penggunaannya lebih pendek dibandingkan IPFR. Untuk ISR hanya dapat diberikan maksimal 5 tahun. Kemudian, khusus untuk satelit asing terikat juga dengan siklus evaluasi tahunan terhadap hak labuh yang telah diterbitkan. 

Selain durasi izin yang berbeda, mekanisme BHP ISR dan BHP IPFR seluler juga berbeda karena untuk BHP IPFR khususnya pada tahun-tahun awal izin, pada umumnya ditetapkan sebagai hasil dari mekanisme lelang frekuensi. Dalam prosesnya terjadi kompetisi berupa lelang harga di antara para calon pemegang izin.

Bersamaan dengan penjelasan BHP ISR untuk Starlink, Ismail menegaskan bahwa Starlink tidak dapat memberikan layanan "Direct to Cell" di Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya untuk menghalau kekhawatiran industri seluler mengenai potensi Starlink yang dapat memberikan layanan langsung ke handset atau telepon pelanggan seluler.

Pilihan Editor: Plus Minus Hadirnya Starlink

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jejak dan Profil Hokky Situngkir, Dirjen Aptika Kemenkominfo Pengganti Semuel Pangerapan

1 hari lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Jejak dan Profil Hokky Situngkir, Dirjen Aptika Kemenkominfo Pengganti Semuel Pangerapan

Pelantikan Hokky Situngkir berlangsung di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Juli 2024.


Gangguan IT Global, Sistem Layanan Indonesia AirAsia Berangsur Normal

2 hari lalu

Pesawat Maskapai AirAsia. airasia.com
Gangguan IT Global, Sistem Layanan Indonesia AirAsia Berangsur Normal

Maskapai penerbangan Indonesia AirAsia memastikan seluruh operasional penerbangan pada Sabtu 20 Juli 2024, mulai berangsur normal.


Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

2 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Bungkam Protes, Pemerintah Bangladesh Terapkan Jam Malam dan Kerahkan Militer

Pemerintah Bangladesh pada Jumat memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes


Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

2 hari lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Sosok Hokky Situngkir, Ilmuwan, Staf Ahli BSSN, dan Kini Jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo

Sosok Hokky Situngkir yang dilantik jadi Dirjen Aptika Kemenkominfo kemarin dikenal sebagai Bapak Kompleksitas Indonesia.


Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

2 hari lalu

Hokky Situngkir launch. Doc. KOMUNIKA ONLINE
Budi Arie Beri Tugas Pemberantasan Judi Online dan Pemulihan Pusat Data Nasional ke Hokky Situngkir

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi langsung memberikan tugas kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir sehari setelah dilantik.


Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

2 hari lalu

Hokky Situngkir adalah Bapak Kompleksitas Indonesia setelah dia berhasil menemukan dan memecahkan rahasia batik, sebuah lagu daerah, Candi Borobudur dan juga pergerakan saham dengan memakai teori Kompleksitas. Tempo/Jacky Rachmansyah
Menkominfo Budi Arie Lantik Hokky Situngkir Jadi Dirjen Aptika

Budi Arie Setiadi melantik Hokky Situngkir sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika yang baru.


Sistem Layanan Maskapai Penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink Terdampak Gangguan IT Global

3 hari lalu

Penumpang mengantri di konter Delta Airlines setelah pemadaman IT Global, di Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang 19 Juli 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Sistem Layanan Maskapai Penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink Terdampak Gangguan IT Global

Sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia terkena dampak pemadaman internet global yang terjadi pada hari ini Jumat 19 Juli 2024. Hal ini berdampak pada sistem layanan maskapai penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink.


Pemadaman Internet Global, AP II Pastikan Sistem IT di 20 Bandara Berjalan Normal

3 hari lalu

Penumpang AirAsia menunggu untuk check-in secara manual di Terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur, setelah pemadaman sistem IT Global, di Sepang, Malaysia, 19 Juli 2024. REUTERS/Hasnoor Hussain
Pemadaman Internet Global, AP II Pastikan Sistem IT di 20 Bandara Berjalan Normal

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan sistem IT di di 20 bandara tidak berdampak terhadap pemadaman internet global.


Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

5 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

Budi Arie mengatakan inspeksi mendadak ini juga untuk memastikan penguatan keamanan siber dilakukan dengan optimal.


Inilah 7 Bahaya Password WiFi Diretas

8 hari lalu

Ilustrasi wifi di ponsel. Shutterstock
Inilah 7 Bahaya Password WiFi Diretas

Password WiFi yang dibobol menjadi pintu masuk peretas mencuri data-data pengguna jaringan, termasuk data penting.