Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa HGB PT IKU dan Warga Desa Telemow, Walhi Minta Keterbukaan Dokumen

image-gnews
Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nasional, Teo Reffelsen, menyesalkan putusan permohonan informasi publik terhadap dokumen Hak Guna Bangunan atau HGB PT ITCI Kartika Utama (PT ITCI KU). Hal ini, kata Teo berpotensi menggusur warga Desa Telemow, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebelumnya pada 13 Mei 2024 lalu, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim mengabulkan sebagian permohonan warga Desa Telemow bernama Yudi Saputra. Yudi meminta keterbukaan salinan dokumen HGB PT ITCI KU terkait permasalahan lahan warga Desa Telemow dengan perusahaan tersebut. Melalui putusan Nomor 014/REG-PSI/KI-KALTIM/IX 2023, KIP Kaltim hanya mengabulkan tiga dari enam permohonan.

Permohonan pertama yang dikabulkan adalah salinan dokumen risalah pemeriksaan tanah HGB PT ITCI KU Nomor 0001/Ds. Telemow. Kedua, salinan dokumen risalah pemeriksaan tanah HGB PT ITCI KU Nomor 0003/Kel. Maridan. Ketiga, salinan dokumen risalah pemeriksaan tanah HGB PT ITCI KU Nomor 0001/Kel. Maridan.

"KIP Kaltim harusnya mengabulkan seluruh permohonan informasi tersebut. Putusan penetapan HGB PT ITCI KU merupakan informasi publik yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 22 Juni 2024.

Dia menjelaskan informasi HGB PT ITCI KU sangat penting bagi warga di Desa Telemow dan Kelurahan Maridan yang sedang berkonflik panjang. Konflik mengenai penguasaan dan pengelolaan tanah dengan perusahaan di bawah naungan ARSARI Grup milik Hashim Djojohadikusumo itu kini masih bergulir.

“Harapan warga cukup sederhana, berikan akses informasi terkait HGB perusahaan tersebut,” ujar Teo. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dukungan dan solidaritas terhadap warga Desa Telemow telah meluas sejak Juli 2023. Mereka mempertahankan tanahnya dari ancaman penggusuran sepihak oleh perusahaan. Sepanjang 2023, Walhi Kaltim mencatat 19 warga dilaporkan ke Polda Kaltim oleh PT ITCI KU karena dituduh menyerobot lahan perusahaan.

Walhi Kaltim mengungkapkan setidaknya 96 kepala keluarga terdampak atas sengketa ini. Bahkan, juga berimbas kepada sejumlah fasilitas umum termasuk Kantor Pemerintah Desa Telemow hingga Puskesmas yang diklaim berada di lahan HGB perusahaan. Warga pun khawatir kehilangan ruang hidup dan fasilitas umum yang ada di desa mereka.

Teo mengatakan Kantor Wilayah ATR/BPN Kaltim bukannya menunjukkan titik terang penyelesaian, namun justru menunjukkan sikap penolakan. Sikap ini, kata dia berpotensi memicu konflik berkepanjangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, juga menujukan pelanggaran hak atas Informasi warga Desa Telemow dan Kelurahan Maridan. 

Menurut Teo, keterbukaan informasi penguasaan tanah merupakan salah satu titik terang penyelesaian sengkarut permasalahan tanah di Desa Telemow yang hanya berjarak kurang dari 20 Km dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) itu. “Jika ada yang harus pergi, seharusnya bukan warga, tapi PT ITCI KU. Jangan paksa warga meninggalkan ruang hidup yang sudah mereka tempati sejak Indonesia belum merdeka” tuturnya.

Pilihan EditorWalhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

4 hari lalu

Sejumlah petugas menggunakan eskavator melakukan  proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

Pulau sampah dinilai tidak akan berhasil mengatasi persoalan utama dari situasi darurat sampah di wilayah metropolitan Jakarta.


Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama rombongan berjalan di kebun kopi Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, yang memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan produksi yang tersebar di seluruh negeri. Foto: Sekretariat Presiden
Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menjelaskan secara terbuka alasan di balik pemberian hak guna usaha atau HGU lahan hingga 190 tahun


Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

Kebijakan Jokowi memberikan HGU hingga 190 tahun untuk dua siklus dan HGB selama 160 tahun kepada investor IKN menuai kritik dari sejumlah pihak.


Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

Konsesi HGU hampir 2 abad bagi investor IKN. Bagaimana tanggapan para pendukung dan penentang Perpres 75/2024.


Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

9 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

Investor IKN memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun dalam dua siklus.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

10 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Perpres Percepataan IKN Atur HGB hingga 160 Tahun, Basuki Hadimuljono: Menarik Investasi

Perpres tentang Percepatan Pembangunan IKN itu mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan hingga 180 tahun


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

10 hari lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

10 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.