Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah atau Walhi Jateng mengkritik proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob di Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Alih-alih mencegah banjir dan rob, proyek sepanjang 3,6 kilometer justru dinilai berpotensi memperparah amblesan tanah (land subsidence) di pesisir utara Jawa Tengah itu.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Iqbal Alghofani, menilai proyek penanggulangan banjir dan rob itu justru kontradiktif dengan tren penurunan muka tanah di wilayah itu. Di pesisir utara Semarang, tanah berasal dari jenis aluvial muda atau lempung yang baru terbentuk. Akibatnya, wilayah itu rentan ketika dipaksa menopang bangunan, termasuk tanggul.

“Kita bisa lihat beban yang dihasilkan tanggul ini sangat besar sehinggga potensi untuk amblesan tanah juga sangat besar,” ujar dia saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, dikutip Kamis, 20 Juni 2024.

Iqbal mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu. Menurut dia, sudah banyak penelitian mengungkap fakta amblesan tanah di wilayah itu. Besaran amblesan tanah, menurut penelitian, bervariasi mulai dari 10 hingga 15 sentimeter setiap tahun.

Walhi Jateng telah mengadakan riset untuk mengungkap dampak ekonomi dan sosial banjir rob, amblesan tanah, sampai dengan abrasi kepada warga. Dampak itu terasa terutama dalam bentuk penurunan tingkat ekonomi.

Iqbal mencontohkan, untuk menghindarkan rumahnya dari bencana-bencana itu, seorang warga harus mengeluarkan uang sebesar Rp 70 juta dalam rentang waktu lima tahun. “Itu tergantung seberapa luas rumah mereka,” kata dia.

Selain itu, banjir rob hingga abrasi telah menyebabkan kerugian berupa harya benda yang rusak, dari sepeda motor, kulkas, televisi, hingga peralatan rumah tangga. Dari segi kesehatan, warga juga terganggu lantaran air rob kerap membawa serta berbagai kotoran seperti sampah. Ketika air surut, sampah tidak ikut surut, hingga akhirnya tertimbun di perkampungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“(Tanggul laut) mungkin untuk jangka pendek bisa menyelamatkan warga, tapi untuk jangka panjangnya itu bukan satu solusi,” ujar Iqbal.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengklaim proyek tanggul laut yang telah menelan anggaran Rp 386 miliar itu mampu sekaligus menata kampung nelayan di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Namun, Kepala Negara belum bisa membeberkan efektivitas tanggul itu. Pasalnya, proyek pembangunan belum rampung. 

"Saya kira, dalam jangka 30 tahun, minimal, bisa nahan rob yang terjadi," kata Jokowi ketika meninjau proyek itu, Senin, 17 Juni 2024.

HAN REVANDA PUTRA | RIRI RAHAYU

Pilihan EditorWalhi Yogyakarta Tunggu Keseriusan Raffi Ahmad Membatalkan Investasi Beach Klub di Kawasan Karst

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah di Semarang Tak Laku Dijual setelah Jadi Tempat Konten Horor, Pemilik Laporkan Konten Kreator ke Polisi

4 jam lalu

Ilustrasi memotret dengan ponsel diam-diam. Foto : Youtube
Rumah di Semarang Tak Laku Dijual setelah Jadi Tempat Konten Horor, Pemilik Laporkan Konten Kreator ke Polisi

Pemilik rumah menyatakan informasi yang disampaikan konten kreator bahwa rumah tersebut kosong puluhan tahun keliru.


Gibran dan Dico Ganinduto Blusukan di Semarang, Temui Pedagang Pasar dan Nelayan

2 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal, Dico Ganinduto blusukan untuk bertemu dengan warga, pedagang, dan kalangan nelayan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: Istimewa
Gibran dan Dico Ganinduto Blusukan di Semarang, Temui Pedagang Pasar dan Nelayan

Gibran Rakabuming melakukan blusukan menyasar berbagai lokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama Bupati Kendal, Dico M Ganinduto.


Jembatan Cina Ambruk, 11 Orang Tewas dan Lebih Dari 30 Orang Hilang

2 hari lalu

Tangkapan layar kawasan banjir di Kota Meizhou, Guangdong, Tiongkok, 17 Juni 2024.  (File image: Video obtained by Reuters)
Jembatan Cina Ambruk, 11 Orang Tewas dan Lebih Dari 30 Orang Hilang

Sedikitnya sebelas orang tewas dan lebih dari 30 orang masih hilang setelah sebuah jembatan di Cina utara ambruk di tengah hujan lebat


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

2 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


SKK Migas Catat Lifting Minyak Semester I 2024 Capai 576 Ribu Barel per Hari

2 hari lalu

Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
SKK Migas Catat Lifting Minyak Semester I 2024 Capai 576 Ribu Barel per Hari

SKK Migas memprediksi lifting minyak pada semester II atau hingga akhir 2024 sebesar 595 ribu BOPD.


Tiga Hari di Semarang, Penyidik KPK Sisir Satu Demi Satu Kantor Dinas dan Periksa Para Kepala OPD

3 hari lalu

Petugas kepolisian mengawal petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Hari di Semarang, Penyidik KPK Sisir Satu Demi Satu Kantor Dinas dan Periksa Para Kepala OPD

Sudah tiga hari penyidik KPK menggelar operasi penggeledahan di Kota Semarang. Satu demi satu kantor dinas disisir dan digeledah.


KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

3 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah, sekitar 2,5 jam hari ini, Jumat, 19 Juli 2024


Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

3 hari lalu

Sejumlah petugas menggunakan eskavator melakukan  proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

Pulau sampah dinilai tidak akan berhasil mengatasi persoalan utama dari situasi darurat sampah di wilayah metropolitan Jakarta.


Hari Ketiga, KPK Masih Lanjutkan Penggeledahan di Kota Semarang

3 hari lalu

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper usai menggeledah sejumlah instansi di Balai Kota Semarang, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Zuhdiar Laeis
Hari Ketiga, KPK Masih Lanjutkan Penggeledahan di Kota Semarang

Setelah menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita pada Rabu lalu, KPK masih menggeledah beberapa kantor dinas pada Jumat.


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

4 hari lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang