TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengungkapkan, rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita disebabkan oleh masalah distribusi. Menurut dia, minyak goreng rakyat itu justru banyak diedarkan oleh swasta, alih-alih BUMN pangan.
“Jika kita bedah, penyebab kenaikan HET minyak kita ini lebih banyak disebabkan karena distribusi, bukan di produksi,” ujar Eliza saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 18 Juni 2024.
Eliza menjelaskan, kenaikan harga itu diasumsikan agar penjual eceran mendapatkan keuntungan memadai. Pasalnya, harga modal MinyaKita di tingkat pedagang besar sudah lebih dari Rp15.000.
Lulusan Universitas Padjadjaran itu menuturkan, ada beberapa komponen yang membentuk harga pokok penjualan (HPP) MinyaKita. Komponen ini yakni harga crude palm oil (CPO) atau sawit, biaya pengolahan, pengemasan,dan distribusi. Menurut dia, harga CPO dunia turun dalam dua bulan terakhir. Begitu pula, harga CPO dalam negeri tak mengalami kenaikan. “Artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan,” kata dia.
Bila didistribusikan oleh swasta, Eliza mengatakan keberadaan MinyaKita jadi sulit dilacak. Asimetri informasi ini menyebabkan harga minyak goreng di konsumen tidak mencerminkan supply sesungguhnya. Akibatnya, harga modal menjadi tak terkendali.
Karena itu, Eliza mengatakan sebagai produk kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), MinyaKita seharusnya disalurkan oleh BUMN pangan. Dengan begitu, kata dia, biaya distribusi produk dalam negeri itu dapat ditekan. Selain itu, ketersediaannya dapat ditelusuri sehingga harga di konsumen sesuai dengan kondisi riil.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 1.500 per liter. Dia akan mengusulkan kenaikan ini dalam rapat usai Idul Adha 2024. Dengan kenaikan ini, harga MinyaKita akan menjadi Rp 15.500.
“Tunggu rapat ya. Saya akan usulkan di rapat. Mudah-mudahan habis Lebaran (Idul Adha),” kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang
