Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Harga MinyaKita Rp 15.500, Pengamat: Mahal karena Salah Kelola Distribusi

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengungkapkan, rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita disebabkan oleh masalah distribusi. Menurut dia, minyak goreng rakyat itu justru banyak diedarkan oleh swasta, alih-alih BUMN pangan.

“Jika kita bedah, penyebab kenaikan HET minyak kita ini lebih banyak disebabkan karena distribusi, bukan di produksi,” ujar Eliza saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 18 Juni 2024.

Eliza menjelaskan, kenaikan harga itu diasumsikan agar penjual eceran mendapatkan keuntungan memadai. Pasalnya, harga modal MinyaKita di tingkat pedagang besar sudah lebih dari Rp15.000. 

Lulusan Universitas Padjadjaran itu menuturkan, ada beberapa komponen yang membentuk harga pokok penjualan (HPP) MinyaKita. Komponen ini yakni harga crude palm oil (CPO) atau sawit, biaya pengolahan, pengemasan,dan distribusi. Menurut dia, harga CPO dunia turun dalam dua bulan terakhir. Begitu pula, harga CPO dalam negeri tak mengalami kenaikan. “Artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan,” kata dia.

Bila didistribusikan oleh swasta, Eliza mengatakan keberadaan MinyaKita jadi sulit dilacak. Asimetri informasi ini menyebabkan harga minyak goreng di konsumen tidak mencerminkan supply sesungguhnya. Akibatnya, harga modal menjadi tak terkendali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Eliza mengatakan sebagai produk kebijakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), MinyaKita seharusnya disalurkan oleh BUMN pangan. Dengan begitu, kata dia, biaya distribusi produk dalam negeri itu dapat ditekan. Selain itu, ketersediaannya dapat ditelusuri sehingga harga di konsumen sesuai dengan kondisi riil.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 1.500 per liter. Dia akan mengusulkan kenaikan ini dalam rapat usai Idul Adha 2024. Dengan kenaikan ini, harga MinyaKita akan menjadi Rp 15.500.

“Tunggu rapat ya. Saya akan usulkan di rapat. Mudah-mudahan habis Lebaran (Idul Adha),” kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

13 jam lalu

Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI soal pengambilan keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan 2024 di Gedung Nusantara 1, DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Pemerintah Suntik Modal BUMN Merugi, Pengamat: Tidak Masuk Akal

Pengamat menyebut langkah pemerintah memberikan suntikan modal untuk BUMN yang merugi adalah langkah tidak masuk akal.


Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

15 jam lalu

Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Persatuan Korban Istaka Karya (Perkobik) melakukan demonstrasi di depan gedung Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu, 15 Maret 2023. Mereka menuntut BUMN pailit, PT Istaka Karya (Persero), untuk membayar utang pada mereka senilai Rp 1,1 triliun. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Pengamat Kritik Rencana Merger BUMN Karya: Bisa-Bisa Perusahaan Sehat Ikut Sakit

Pengamat BUMN menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN karya tidak efektif. Ada potensi pemularan kondisi keuangan yang sakit


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

16 jam lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

22 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

1 hari lalu

Logo Hutama Karya. hutamakarya.com
Profil PT Hutama Karya, Perusahaan BUMN yang Diberi Modal Paling Besar Saat Ini

PT Hutama Karya mendapat PMN Rp 13,86 Triliun, paling besar saat ini. PMN kali ini diklaim bersumber dari dividen, bukan utang.


Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

1 hari lalu

Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN. TEMPO/Adinda Jasmine
Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Erick Thohir menjelaskan tujuan dari penyuntikan PMN Rp 44,24 triliun ke 16 BUMN.


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

1 hari lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menunggu Kementerian PUPR


Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

1 hari lalu

Sejumlah kendaraan melewati jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta yang mulai dibuka untuk pemudik Lebaran 2024 mulai hari ini, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

Adhi Karya baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,35 triliun dari Bank Mandiri untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakannya.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

2 hari lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.