Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketahui Perbedaan Istilah UMR, UMP, dan UMK yang Digunakan Pengupahan dalam Dunia Kerja

image-gnews
Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di Indonesia ada beberapa istilah yang merujuk pada satuan minimal upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Di antaranya yang sering disebut- sebut yaitu Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Lantas apa perbedaan ketiga istilah tersebut? Berikut penjelasannya.

UMR

UMR adalah istilah untuk menyebut upah minimum secara umum yang ditujukan pada daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Pada tahun 2000 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan keputusan Nomor 226 tentang perubahan pasal peraturan sebelumnya, dan perubahan beberapa istilah. UMR tingkat I diubah menjadi UMP, UMR tingkat II menjadi UMK, UMSR Tingkat I menjadi UMS Provinsi, sedangkan UMSR tingkat II menjadi UMS kabupaten atau kota.

Dikutip dari jdih.babelprov.go.id upah minimum provinsi (UMP) adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Penetapan UMP akan diperbarui setiap tahun sesuai. Perhitungannya akan memperhatikan kebutuhan hidup layak serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk menghitung penetapan upah minimum digunakan formula tersendiri yaitu upah minimum tahun berjalan ditambahkan dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dari hasil perhitungan tersebut akan tercermin “angka” kebutuhan hidup yang layak untuk penetapan upah minimum tahun berikutnya.

UMP

Upah Minumum Provinsi (UMP) di Indoenesia pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu atau yang disimbolkan alfa ini nilainya berkisar dari 0,1 sampai dengan 0,3. Berikut daftar jumlah UMP 38 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan.

UMK

Sementara itu, UMK adalah kepanjangan dari upah Minimum Kabupaten/Kota di mana yang menetapkan besaran upah di kabupaten atau kota suatu provinsi tertentu adalah pemimpin wilayahnya yakni bupati atau walikota.

Usulan UMK yang diajukan pemimpin daerah tersebut kepada gubernur, bila disetujui maka gubernur akan menetapkannya sebagai UMK kabupaten atau kota itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kasus tertentu, apabila bupati atau walikotanya belum dapat menetapkan besaran UMK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah, maka kabupaten atau kota tersebut akan menggunakan aturan UMP yang telah dirilis gubernur sebelumnya

Indonesia juga pernah menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. UMSK dihapuskan. UMSK yang ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga surat keputusan penetapannya berakhir.

UMSK tidak berlaku bila UMP dan UMK lebih tinggi, dan Gubernur wajib mencabut UMSK yang ditetapkan setelah 2 November 2020 selambatnya satu tahun sejak ditetapkan. Gubernur tidak boleh lagi menetapkan UMSK.

Kenaikan UMP di Indonesia 2024

Upah Minumum Provinsi di Indoenesia pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu atau yang disimbolkan alfa ini nilainya berkisar dari 0,1 sampai dengan 0,3. Berikut daftar jumlah UMP 38 provinsi di Indonesia

Diketahui bahwa nilai UMP di sejumlah provinsi di Indonesia mengalami kenaikan DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP 2024 tertinggi, yakni mencapai Rp 5.067.381. Perlu digarisbawahi bahwa UMP Jakarta di tahun ini pun juga menjadi yang tertinggi, yakni sebesar Rp 4.900.798.

Meski demikian, kenaikan UMP 2024 tertinggi secara nominal dicatatkan oleh Maluku Utara, yakni sebesar Rp 223.280, disusul DKI Jakarta yang naik Rp 166.583. Maluku Utara juga mencatatkan kenaikan tertinggi secara persentase, yakni 7,50 persen.

TIARA JUWITA | HENDRIK KHORUL MUFID | HERZANINDYA MAULIANTI

Pilihan Editor: Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hari ini 49 Tahun Lalu Tugu Monas Dibuka untuk Umum

1 hari lalu

Pengunjung melihat video mapping di Tugu Monas, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Monas Week yang menampilkan video mapping di Tugu Monas dan air mancur menari di sisi selatan Monas dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hari ini 49 Tahun Lalu Tugu Monas Dibuka untuk Umum

Tugu Monas dibangun dengan tujuan mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945.


BMKG Prakirakan Cuaca Kota Jakarta Hari Ini Cerah Berawan

2 hari lalu

Pengendara kendaraan bermotor berteduh menghindari terik matahari saat melintasi lampu merah Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa fenomena gelombang panas di sebagian wilayah Asia dalam sepekan terakhir tidak berkaitan dengan kondisi suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia. TEMPO/Subekti.
BMKG Prakirakan Cuaca Kota Jakarta Hari Ini Cerah Berawan

BMKG memprakirakan cuaca Kota Jakarta hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, cerah berawan dari pagi hingga malam.


Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Selasa, Kecuali Kepulauan Seribu Hujan Pagi Hari

5 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Selasa, Kecuali Kepulauan Seribu Hujan Pagi Hari

Pada Selasa pagi hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan dengan suhu pagi hari rata-rata diprakirakan 25-30 derajat Celcius.


Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Alasan KJP Tahap I Gelombang 2 Belum Cair

7 hari lalu

Ilustrasi KJP
Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Alasan KJP Tahap I Gelombang 2 Belum Cair

Disdik DKI Jakarta mencatat, ada 130.101 orang data penerima KJP yang harus diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua.


KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Masih Tahap Verifikasi

8 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Masih Tahap Verifikasi

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan verifikasi penerima KJP Plus Tahap I gelombang ke dua sudah sampai tahap akhir.


Jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia, Ini Sejarah Museum di Jalan Pintu Besar Jakarta Barat

8 hari lalu

Museum Bank Indonesia.
Jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia, Ini Sejarah Museum di Jalan Pintu Besar Jakarta Barat

Museum Bank Indonesia dikenal menjadi salah satu wisata menarik di Jakarta Barat. Apa daya tariknya?


Heru Budi akan Kembali ke Istana Usai Lengser dari Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta

9 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta  sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Heru Budi akan Kembali ke Istana Usai Lengser dari Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta

Tahun ini merupakan akhir masa jabatan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, dia menjelaskan usai masa jabatannya berakhir dia akan kembali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai penugasan Menteri Dalam Negeri.


Kebijakan Heru Budi Hartono Mulai Bedampak Bagi Warga

9 hari lalu

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan Heru Budi Hartono Mulai Bedampak Bagi Warga

Berbagai kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mulai dirasakan warga meski belum genap memimpin Jakarta selama dua tahun.


Pemprov DKI Jakarta Melantik 11 Pejabat Fungsional Baru

15 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Jakarta Melantik 11 Pejabat Fungsional Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melantik 11 pejabat fungsional baru satu orang Widyaiswara, sembilan orang Pengawas Sekolah, dan satu orang Perencana.


Minat Usaha Mikro dan Kecil pada Kredit Rendah

16 hari lalu

Ilustrasi UMKM makanan. ANTARA
Minat Usaha Mikro dan Kecil pada Kredit Rendah

Minat usaha mikro dan kecil terhadap kredit atau pinjaman masih rendah.