Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia

image-gnews
Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Tapera Dihujani Protes, Pemerintah Pantang Mundur
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UMP  ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan. 

Penetapan UMP akan diperbarui setiap tahun sesuai dan perhitungannya akan memperhatikan kebutuhan hidup layak serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Untuk menghitung penetapan upah minimum digunakan formula tersendiri yaitu upah minimum tahun berjalan ditambahkan dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan. Dari hasil perhitungan tersebut akan tercermin “angka” kebutuhan hidup yang layak untuk penetapan upah minimum tahun berikutnya.

Upah Minumum Provinsi di Indoenesia pada tahun 2024 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu atau yang disimbolkan alfa ini nilainya berkisar dari 0,1 sampai dengan 0,3. Berikut daftar jumlah UMP 38 provinsi di Indonesia.

 1. Aceh: UMP Rp Rp 3.460.672 

2. Sumatera Utara: UMP Rp 2.809.915 

3. Sumatra Barat: UMP Rp 2.811.499  

4. Riau: UMP Rp 3.294.625  

5. Jambi: UMP Rp 3.037.121 

6. Sumatera Selatan: UMP Rp 3.456.874 

7. Bengkulu: UMP Rp 2.507.079 

8. Lampung: UMP Rp 2.716.496 

9. Bangka Belitung: UMP Rp 3.640.000 

10. Kepulauan Riau: UMP Rp 3.402.392 

11. DKI Jakarta: UMP Rp 5.067.381 

12. Jawa Barat: UMP Rp 2.057. 495 

13. Jawa Tengah: UMP Rp 2.036.947 

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: UMP Rp Rp 2.125.897 

15. Jawa Timur: UMP Rp 2.165.244 

16. Banten: UMP Rp 2.727. 812 

17. Bali: UMP Rp 2.813. 672 

18. Nusa Tenggara Barat: UMP Rp 2.444.307 

19. Nusa Tenggara Timur: UMP Rp 2.186. 826 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

20. Kalimantan Barat:  UMP Rp 2.702.616  

21. . Kalimantan Tengah: UMP Rp 3.261.616 

22. Kalimantan Selatan: UMP Rp 3.282.812 

23. Kalimantan Timur: UMP Rp 3.360.858  

24. Kalimantan Utara: UMP Rp 3.361. 653 

25. Sulawesi Utara: UMP Rp 3.545.000 

26. Sulawesi Tengah: UMP Rp 2.736. 698 

27. Sulawesi Selatan: UMP Rp 3.434.298  

28. Sulawesi Tenggara: UMP Rp 2.885.964 

29. Gorontalo: UMP Rp 3.025.100 

30. Sulawesi Barat: UMP Rp 2.914.985 

31. Maluku: UMP Rp 2.949.953 

32. Maluku Utara: UMP Rp 3.200.00 

33. Papua: UMP Rp 4.024. 270 

34. Papua Barat: UMP Rp 3.393.500 

35. Papua Barat Daya: UMP Rp  3.393.500 

36. Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan mengikuti UMP Papua.

Akhir-akhir ini kebijakan pemerintah terkait gaji pekerja kembali menuai kontroversi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3 persen. Pasal 5 PP Tapera menyatakan bahwa setiap pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan berpenghasilan setidaknya sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.

Diketahui bahwa nilai UMP di sejumlah provinsi di Indonesia mengalami kenaikan DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP 2024 tertinggi, yakni mencapai Rp 5.067.381. Perlu digarisbawahi bahwa UMP Jakarta di tahun ini pun juga menjadi yang tertinggi, yakni sebesar Rp 4.900.798.

Meski demikian, kenaikan UMP 2024 tertinggi secara nominal dicatatkan oleh Maluku Utara, yakni sebesar Rp 223.280, disusul DKI Jakarta yang naik Rp 166.583. Maluku Utara juga mencatatkan kenaikan tertinggi secara persentase, yakni 7,50 persen.

TIARA JUWITA | FAISAL JAVIER

Pilihan Editor: Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

50 menit lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

Jokowi ke Abu Dhabi untuk bertemu degan Presiden MBZ. Sejumlah hal dibahas termasuk investasi di IKN.


Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Jokowi ke UEA Disambut Langsung MBZ, Ini Agenda Pertemuan Mereka Termasuk Investasi di IKN

Presiden Jokowi disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhab


Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

6 jam lalu

Grace Natalie. ANTARA/Rangga Pandu
Grace Natalie Gelar FGD Isu Strategis IKN

Staf Khusus Presiden, Grace Natalie menggelar focus group discussion (FGD) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

7 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

9 jam lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Penyebab Jokowi Batal Ngantor di IKN: Pembangunan Molor Gara-gara Hujan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal berkantor di IKN bulan ini sebab pembangunan infrastruktur molor karena hujan deras.


Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ini ketentuan pengunduran diri pejabat daerah setingkat wali kota.


Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

10 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi menyebut pidato Prabowo bukan menyesali beragam proyek pembangunan pemerintah.


Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

10 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Golkar berharap Gibran bisa lebih fokus mempersiapkan diri mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

12 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sebut APBN Hanya untuk Kawasan Inti IKN: Sisanya Berharap pada Investor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN hanya untuk pembangunan kawasan inti IKN. Dana pembangunan kawasan di luar itu diharapkan dari investor.


Pemerintahan Jokowi Bentuk Beragam Satgas, Terakhir Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pemerintahan Jokowi Bentuk Beragam Satgas, Terakhir Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Pemerintah segera membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal di bawah pengawasan Kemendag. Berikut beragam satgas bentukan Jokowi.