Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

image-gnews
Ilustrasi buruh. Pixabay
Ilustrasi buruh. Pixabay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah telah merencanakan kebijakan pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers setelah pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan revisi atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, besaran iuran Tapera ditentukan untuk pekerja dari BUMN, Badan Usaha Milik Desa, hingga perusahaan swasta. Aturan ini telah ditandatangani oleh Jokowi pada 20 Mei lalu.

Pasal 5 PP Tapera menyatakan bahwa setiap pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan berpenghasilan setidaknya sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Ini berlaku untuk pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal setara upah minimum.

Pasal 15 ayat 1 mengatur besaran simpanan peserta Tapera sebesar 3 persen dari gaji atau upah bagi pekerja dan penghasilan bagi pekerja mandiri. Ayat 2 menyatakan bahwa untuk peserta pekerja, simpanan tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Sedangkan untuk ASN, sesuai Pasal 15 ayat 4b, iuran Tapera diambil dari gaji atau upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Aturan ini harus disesuaikan dengan ketentuan Menteri Keuangan yang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur UnNegara.

Berikut rincian besaran iuran Tapera menurut PP Nomor 21 tahun 2024 disesuaikan dengan nilai UMP tiap- tiap daerah tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang dikutip dari satudata.kemnaker.go.id.

Berikut daftar upah minimum provinsi (UMP) masing-masing provinsi di Indonesia dan asumsi jumlah potong gaji 3 persen untuk Tapera pada masing-masing pekerja berdasarkan UMP tersebut.

1. Aceh: UMP Rp Rp 3.460.672 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 103.811,16)

2. Sumatera Utara: UMP Rp 2.809.915 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 84.297,452)

3. Sumatra Barat: UMP Rp 2.811.499  (pemotongan 3 persen untuk Tapera 84.344,97)

4. Riau: UMP Rp 3.294.625  (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 98.838,75)

5. Jambi: UMP Rp 3.037.121 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 91.136,00)

6. Sumatera Selatan: UMP Rp 3.456.874 (pemotongan 3 persen untuk Tapera103.706,22)

7. Bengkulu: UMP Rp 2.507.079 (pemotongan 3 persen untuk Tapera 75.212,37)

8. Lampung: UMP Rp 2.716.496 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 81.494,88)

9. Bangka Belitung: UMP Rp 3.640.000 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 109.200,00)

10. Kepulauan Riau: UMP Rp 3.402.392 (pemotongan 3 persen untuk Tapera  Rp 102.074,76)

11. DKI Jakarta: UMP Rp 5.067.381 (pemotongan 3 persen untuk Tapera 152.021,43)

12. Jawa Barat: UMP Rp 2.057. 495 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 61.724,88)

13. Jawa Tengah: UMP Rp 2.036.947 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 61.108,41)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: UMP Rp 2.125.897 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp  63.776,91)

15. Jawa Timur: UMP Rp 2.165.244 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 64.957,32)

16. Banten: UMP Rp 2.727. 812 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 81.834,36)

17. Bali: UMP Rp 2.813. 672 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 81.410,16)

18. Nusa Tenggara Barat: UMP Rp 2.444.307 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 73.322,01)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

19. Nusa Tenggara Timur: UMP Rp 2.186. 826 (pemotongan 3 persen untuk Taperaa  Rp 65.604,78)

20. Kalimantan Barat:  UMP Rp 2.702.616  (pemotongan 3 persen untuk Tapera  Rp 81.078,48)

21. . Kalimantan Tengah: UMP Rp 3.261.616 (pemotongan 3 persen untuk Tapera  Rp 697.848,48)

22. Kalimantan Selatan: UMP Rp 3.282.812 (pemotongan 3 persen untuk Tapera  Rp 98.484,36)

23. Kalimantan Timur: UMP Rp 3.360.858  (pemotongan 3 persen untuk Tapera  Rp 100.825,74)

24. Kalimantan Utara: UMP Rp 3.361. 653 (pemotongan 3 persen untuk Tapera  Rp 100.849,59)

25. Sulawesi Utara: UMP Rp 3.545.000 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 106.350)

26. Sulawesi Tengah: UMP Rp 2.736. 698 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 82.100,94)

27. Sulawesi Selatan: UMP Rp 3.434.298  (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 103.028,94)

28. Sulawesi Tenggara: UMP Rp 2.885.964 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 86.578,92)

29. Gorontalo: UMP Rp 3.025.100 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp  90.753)

30. Sulawesi Barat: UMP Rp 2.914.985 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 87.449,55)

31. Maluku: UMP Rp 2.949.953 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 88.498,59)

32. Maluku Utara: UMP Rp 3.200.00 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 96.000)

33. Papua: UMP Rp 4.024. 270 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 120.728)

34. Papua Barat: UMP Rp 3.393.500 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 101.805)

35. Papua Barat Daya: UMP Rp  3.393.500 (pemotongan 3 persen untuk Tapera Rp 101.805)

36. Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan mengikuti UMP Papua.

Dari data list tersebut iuran Tapera tertinggi di Indonesia ialah berada di daerah DKI Jakarta dengan jumlah Rp 150, 021,43 Bangka Belitung Rp 109.200,00, Sulawesi Utara Rp 106.350 Papua dan 3 provinsi baru di Papua yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebesar Rp 120.728,1.

Maka jika diasumsikan dalam masa satu tahun bekerja, pekerja di daerah DKI Jakarta harus membayar sekitar Rp 1.800.252, sedangkan di daerah Bangka Belitung akan membayar sebesar Rp 1.310.400, dan daerah Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan berturut- turut membayar Rp.1.276.200 dan Rp 1.448.736.

Jumlah UMR terkecil di Indonesi berada di daerah Jawa Barat dengan angka 3 persen gaji seebsar Rp 61.724,88 dan Jawa Tengah Rp 61.108,41. Jika dihitung dari nilai tersebut maka potongan gaji untuk Tapera yang dibayarkan pekerja di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah sekitar Rp 740.700 dan 733.296. Maka dengan mengasumsikan karyawan yang memiliki masa kerja 30 tahun iuran untuk Tapera di Indonesia mencapai Rp 22-54 juta.

TIARA JUWITA  | KAKAK INDRA PURNAMA| MICHELLA GABRIELLA

Pilihan Editor: Moeldoko Sebut Tapera Tidak akan Ditunda, Ini Kritik Mahfud Md: Hitungan Matematisnya Tidak Masuk Akal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaesang Blusukan ke Priok, Ini Profil Bisnis Anak Bungsu Presiden Jokowi

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Kaesang Blusukan ke Priok, Ini Profil Bisnis Anak Bungsu Presiden Jokowi

Putra bungsu pasangan Presiden Jokowi - Iriana, Kaesang Pangarep, tampaknya mantab maju Pilgub Jakarta. Ia blusukan dan salat Jumat di Priok


Saat Megawati Sebut Nama Jokowi 2 Kali di Pidato Sekolah Partai

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Saat Megawati Sebut Nama Jokowi 2 Kali di Pidato Sekolah Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung nama Jokowi dua kali dalam pidatonya hari ini. Pertama soal konsep kebangsaan, kedua soal utang.


Jokowi Bakal Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Tiga Ruas Tol Siap Difungsionalkan

6 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Bakal Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Tiga Ruas Tol Siap Difungsionalkan

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol.


Jumatan di Tanjung Priok, Kaesang Mengaku Ingin Sowan ke Relawan Jokowi

6 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jumatan di Tanjung Priok, Kaesang Mengaku Ingin Sowan ke Relawan Jokowi

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep terlihat blusukan dan salat Jumat di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia membagikan buku ke warga sekitar.


Menjelang HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Progres Kantor Presiden Sudah 92 Persen

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menjelang HUT Kemerdekaan RI di IKN, Satgas Klaim Progres Kantor Presiden Sudah 92 Persen

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah 92 persen.


Jokowi Resmikan Bendungan Pamukkulu, Pembangunan Selama 7 Tahun Habiskan Rp 1,6 Triliun

6 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Jumat 5 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Bendungan Pamukkulu, Pembangunan Selama 7 Tahun Habiskan Rp 1,6 Triliun

Jokowi mengharapkan Bendungan Pamukkulu dapat bermanfaat dalam menaikkan produktivitas pertanian Kabupaten Takalar.


Kaesang Siap Maju Pilkada 2024 Jika Diusung, Berikut Respons Jokowi dan Berbagai Partai Politik

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kaesang Siap Maju Pilkada 2024 Jika Diusung, Berikut Respons Jokowi dan Berbagai Partai Politik

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan siap jika didukung sejumlah partai pada Pilkada 2024.


3 Skema Pemindahan ASN ke IKN Termasuk Rekrut 49 RIbu CPNS, Jokowi Beri Apartemen untuk Pejabat Eselon I

7 jam lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
3 Skema Pemindahan ASN ke IKN Termasuk Rekrut 49 RIbu CPNS, Jokowi Beri Apartemen untuk Pejabat Eselon I

Pemerintah menyiapkan tiga skema pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN, namun kapan waktunya belum diputuskan karena menunggu apatemen.


Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN 10 Tahun Era Jokowi: dari Infrastruktur hingga Stunting

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara di acara BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) yang diadakan OJK Indonesia di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Paparkan Kinerja APBN 10 Tahun Era Jokowi: dari Infrastruktur hingga Stunting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian pembangunan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, yang didukung oleh APBN.


Megawati Ungkap Pernah Wanti-wanti Jokowi soal Konsep Kebangsaan: Jangan Bikin Versi Sendiri

7 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin pembacaan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Megawati Ungkap Pernah Wanti-wanti Jokowi soal Konsep Kebangsaan: Jangan Bikin Versi Sendiri

Megawati berujar dirinya sempat mewanti-wanti Jokowi agar tidak membuat konsep kebangsaan versinya sendiri.