Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Pedagang memperlihatkan stok minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Pedagang memperlihatkan stok minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. ANTARA/Asep Fathulrahman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menyiapkan kenaikan harga minyak goreng MinyaKita dari harga eceran tertinggi (HET). Rencana itu mendapat respons Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Pengurus ini mengkritik rencana Zulkifli.

Pengurus Harian YLKI Agus Sujatno, mengatakan jika dilihat dari sudut pandang lembaga konsumen saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada kenaikan beberapa komoditas. Misalnya kenaikan harga beras Bulog dari (HET).

Kenaikan bahan pokok itu terjadi beberapa waktu lalu, menjelang Hari Raya Idul Adha. Meski kenaikan bahan pokok itu tidak signifikan. "Ketika akan ditambah kenaikan harga eceran tertinggi MinyaKita, tentu akan tambah menggerus alokasi belanja konsumen," kata Agus, melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 22 Juni 2024.

Agus menjelaskan, saat ini terjadi stagnan pada pendapatan masyarakat. Ini terjadi pasca-pandemi Covid-19. Bahkan pendapatan beberapa kelompok masyarakat justru mengalami penurunan. Sementara beberapa kebutuhan pokok masyarakat mengalami peningkatan. "Sementara kebutuhan terus meningkat. Dan itu kebutuhan pokok," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Zulhas mengatakan akan menaikkan harga MinyaKita. Rencana meninggikan harga minyak goreng itu direncanakan terjadi minggu depan. Saat ini pemerintah masih berdiskusi perihal rencana kenaikan harga MinyaKita. "(Harga naik) minggu depan,” kata Zulhas kepada wartawan di Hotel Westin Surabaya, Kamis, 20 Juni 2024.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Sebelumnya, Zulhas juga telah memberi sinyal bahwa HET MinyaKita akan naik sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 15.500. Sementara, harga MinyaKita saat ini Rp 14 ribu per liter. Menurut dia, kenaikan itu disebabkan harga minyak goreng rakyat itu harus menyesuaikan nilai tukar rupiah yang merosot hingga Rp 16. 344 per dolar Amerika Serikat.

Agus menjelaskan, bahwa MinyaKita itu sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Dalam kebutuhan masyarakat melekat tiga hal. Pertama, akses dan ketersediaan. Sehingga negara harus hadir dan memastikan bahwa kebutuhan pokok tersedia di pasar. Kedua, keterjangkauan. Artinya kebutuhan pokok masyarakat harus dipastikan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, standarnya adalah harga bahan pokok itu bisa dijangkau masyarakat bawah maupun kelompok. "Jadi bagaimana hal itu bisa dijangkau dalam hal pembelian," ujarnya. Ketiga, bahan pokok itu harus terhindar dari zat berbahaya. Agus mengatakan, tiga hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah. "Ini harus digarisbawahi oleh pemerintah."

Dia menjelaskan, ketimbang menaikkan harga MinyaKita, sebaiknya pemerintah memperhatikan tiga hal tersebut. Pemerintah harus menyediakan harga minyak goreng itu dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. "Bukan harga yang jauh di atas kemampuan masyarakat membeli," ujar Agus.

Dia mengatakan, jika harga bahan pokok itu tidak dapat dijangkau masyarakat maupun kelompok bawah, itu sama dengan negara sedang berbisnis dengan rakyat. Menurut dia, kesan "negara berbisnis dengan rakyat" adalah sesuatu yang harus dihindari. "Kebutuhan pokok itu sesuatu yang harus dipenuhi oleh pemerintah," tutur dia.

Mantan Sekretaris YLKI itu menjelaskan, waktu menaikkan MinyaKita yang dipilih pemerintah saat ini kurang tepat. Alasannya, beberapa kali telah terjadi kenaikkan bahan pokok seperti beras. Beras merupakan bahan pokok sangat mendasar. Berikutnya, pemerintah akan menaikan kebutuhan dasar lain, yakni minyak goreng.

"Ketika itu dinaikkan masyarakat tertimpa dua kali hal yang cukup memberatkan," ucap dia. "Ini hal yang harus diuji ulang oleh pemerintah. Apakah ini saat yang tepat menaikkan harga minyak goreng."

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

18 jam lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

2 hari lalu

Sejumlah buruh menurunkan beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Wilayah Aceh pada tahap awal telah mengimpor sebanyak 6.700 ton beras asal Thailand dan menyusul tahap kedua sebanyak 6.000 ton beras impor  asal Vietnam yang diperkiaran tiba di Aceh pertengahan Februari 2024 guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan pemenuhan kebutuhan pangan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

Perum Bulog kembali tepis tuduhan mark up impor beras dari Vietnam. Begini penjelasan lengkapnya.


Profil Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi, Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?

2 hari lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kanan) bersama Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memberikan keterangan pers usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo terkait stok beras nasional di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Arief mengatakan saat ini di Pasar Beras Cipinang stok beras termasuk tinggi di atas 34.000 ton.  TEMPO/Subekti.
Profil Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi, Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?

Profil Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, keduanya dilaporkan ke KPK. Kasus apa?


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

2 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.


Jokowi Resmikan Jokowi Learning Center di SMA Kebangsaan Lampung

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Jokowi learning center di SMA Kebangsaan, Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis, 11 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Jokowi Learning Center di SMA Kebangsaan Lampung

Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Jokowi Learning Center di SMA milik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.


Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Stop Impor 700 Produk

3 hari lalu

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi IKM dan Pekerja Tekstil Nasional melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. Dalam aksinya buruh menolak praktik impor borongan/kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal serta menuntut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk segera memberantas sarang mafia impo yang selama ini bercokol di Direktorat Jenderal Bea Cukai. TEMPO/Subekti.
Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Stop Impor 700 Produk

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mendesak pemerintah membatasi impor tekstil


Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

4 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

Kemenperin menjelaskan memang ada Bea Masuk Antidumping (BMAD) tertinggi sebesar 199 persen, tapi untuk eksportir yang tidak kooperatif.


Zulhas akan Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal, Libatkan Kejaksaan hingga DPR

5 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Sentra Rendang Asese di Kota Padang pada Minggu 7 Juli 2024. TEMPO/Fachri Hamzah.
Zulhas akan Bentuk Satgas Berantas Impor Ilegal, Libatkan Kejaksaan hingga DPR

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan akan membentuk Satgas pemberantasan impor ilegal.


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

5 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

5 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.