TEMPO.CO, Jakarta - Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi tersebut baru 13,7 persen dari pagu yang ditetapkan. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun.
Bendahara Negara itu mengatakan selama tiga tahun belakangan alokasi anggaran dari APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut sudah mencapai Rp 72,5 triliun. “Sehingga kita harapkan IKN sudah bisa digunakan nanti pada 17 Agustus,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.
Dari anggaran yang telah dihabiskan tahun ini, dana terbesar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, yakni Rp 3,4 triliun.Sri Mulyani mengatakan, dari total dana yang dipakai tahun ini digunakan untuk infrastruktur kawasan Istana, kawasan kantor kementerian coordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN.
Selain itu pemerintah juga mengejar pembangunan tower rumah susun ASN dan pertahanan dan keamanan, rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, jembatan dan bandara VVIP. Kas negara juga digunakan untuk penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP dan pengendalian banjir di IKN.
Sementara itu, untuk klister non infrastruktur, anggaran APBN untuk IKN telah menghabiskan Rp 2 triliun untuk perencanaan, koordinasi hingga penyiapan pemindahan. Pemerintah menargetkan pemindahan ASN dan kantor kementerian mulai tahun ini setelah upacara 17 Agustus dilaksanakan di IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN sebelumnya mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.
Pada 5 April 2024, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan yang belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.
"Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem yang baik di IKN, tentunya," kata Raja Juli di Gedung DPR RI, Senin, 10 Juni 2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menyatakan dukungan terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 37,41 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Evaluasi APBN bersama Komisi V DPR untuk pelaksanaan anggaran hingga Mei 2024.
ILONA ESTHERINA | RIRI RAHAYU
Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Efek Rembesan Akibat Nilai Tukar Rupiah Rp 16.400 Per Dolar AS, Ini Maksudnya
